Selasa, 29 Mei 2018

Seakan-akan Semua Pemberian Presiden

Oleh Azwar Siregar

Tiba-tiba saja logika bangsa ini jatuh ke bawah garis minus yang mencemaskan. Andai saja saya bukan umat yang tercerahkan, saya mulai percaya kalau sebagian besar anak bangsa ini adalah keturunan monyet seperti teori evolusi Darwin.

Ulah Gerombolan Penista Logika (GPL) benar-benar membuat saya mesti geleng-geleng kepala dan kembali bertanya-tanya, apa benar semua manusia memiliki otak?

Saya tidak bisa bayangkan ada sekelompok orang hanya gara-gara tidak mendukung rezim yang berkuasa sekarang, lalu berkata: "Mudik Lebaran jangan lewat jalan tol ya, karena tol itu hasil kerja Pak De dan anda bukan pendukungnya..."

Senin, 21 Mei 2018

Paradoks Jokowi













Oleh Zeng Wei Jian

Meme aktivis Lieus Sungkharisma beredar. Caption atau keterangan foto (meme); "Kamsia Pak Jokowi, cukup ampe 2019 aja ya".

Dengan demikian, jadilah Lieus Sungkharisma sebagai orang Tionghoa pertama yang berani menolak kepemimpinan ulang Presiden Joko. He is the pioneer. Sementara mayoritas enggan keluar dari comfort zone, he speaks up.

"It is not easy to be a pioneer-but oh, it is fascinating," tulis Elizabeth Blackwell (British physician).

Joko punya chance berkuasa kembali. Bila tidak tumbang, dan terpilih kedua kali, maka dia bisa memerintah untuk ketiga kali. Tinggal ubah regulasi. Seperti Mr. Xi Jinping of China.

Minggu, 22 April 2018

Siapakah Perintis Jalan Trans Papua?


Oleh Eny Wijayanti

Maaf mungkin Banyak sekali Rakyat Indonesia yang belum paham cerita ini. Maklum karena sangat kuatnya pencitraan terhadap penguasa selama 4 Tahun terakhir ini.

Baiklah Kita URAIKAN saja ceritanya biar rakyat tidak mendapat Info Hoax yang berkelanjutan.

-----

PENCIPTA JALAN TRANS PAPUA: PROF. BJ HABIBIE

Jalan Trans Papua panjangnya 4.330,07 kilometer. Dijadwalkan selesai di tahun 2019 .

Jalan raya ini dibangun sejak pemerintahan Presiden BJ Habibie, dan dilanjutkan oleh presiden Megawati dan berikutnya dilanjutkan oleh presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Infrastruktur ini akan menyambung dari Sorong di Provinsi Papua Barat, hingga Merauke di Provinsi Papua.

Total panjang Jalan Trans Papua di Provinsi Papua sekitar 3.259, km, sedangkan yang di Provinsi Papua Barat panjangnya sekitar 1.071 km.

Sejak masa jabatan Presiden SBY berakhir, Jalan Trans Papua ini wajib diteruskan oleh presiden berikutnya. Ini adalah suatu kewajiban bagi para presiden, atau bukan tugas namun diharuskan.

Sebab jalan tersebut harus selesai dengan tepat waktu yang telah ditentukan.

Dari total panjang jalan tersebut, ada 231,27 km jalan baru yang dibangun di 2016. Sehingga total Trans Papua yang tembus hingga saat ini sebesar 3.851,93 km, dan yang belum tembus hanya sepanjang 479 km saja.

Tugas untuk presiden Jokowi, hanya melanjutkan jalan yang belum diselesaikan oleh para presiden terdahulu. Jokowi tinggal menyelesaikan sisa jalan tersebut yang belum rampung sekitar sepanjang 479 kilometer saja.

Hal ini bukan disebut sebagai proyek mangkrak karena masa tugas sang presiden telah berakhir.

Untuk tahun ini, ditargetkan 143,35 km jalan baru akan dibangun. Sehingga total yang akan tembus menjadi 3.995,28 km. Ini berarti sisa jalan yang belum tembus sepanjang 334,79 km akan dirampungkan hingga 2019.

Apabila Presiden Jokowi tidak berhasil merampungkan sisa pembangunan Jalan Trans Papua ini, maka negara akan menilai Jokowi sebagai presiden yang tidak becus.

Bayangkan, masa sih Jokowi tidak berhasil membangun jalan raya sepanjang 335 kilometer dalam tempo 5 tahun? Pakai pencitraan, seolah olah hasil karyanya .

Bayangkan.. Presiden BJ Habibie dan Presiden SBY sudah mampu menyelesaikan Jalan Trans Papua sekitar sepanjang 3995 km. Tanpa pencitraan.

Fakta Kini

Kabar Jitu

*Tulisan telah disunting terbatas hanya pada ejaan dan tata bahasa.

Kamis, 29 Maret 2018

Seluas 83 Persen atau 159 Juta Hektare Lahan Indonesia Sudah Dikuasai Korporasi Asing dan Domestik

WAWANCARA Yaya Nur Hidayati
Oleh Harian Rakyat Merdeka














Polemik terkait penguasaan lahan oleh asing mengemu­ka menyusul serangan Ketua Majelis Kehormatan Partai Amanat Nasional Amien Rais terhadap kebijakan bagi-bagi ser­tipikat yang dilakukan Presiden Jokowi. Amien menilai, program bagi-bagi sertipikat tanah seba­gai bentuk pembohongan yang dilakukan pemerintah terhadap rakyat kecil. "Waspada bagi-bagi sertipikat, bagi tanah sekian hektare, tetapi ketika 74 persen negeri ini dimiliki kelompok tertentu seolah dibiarkan. Ini apa-apaan?" kata Amien.

Pernyataan eks ketua MPR itu pun mendapat reaksi keras dari Menteri Koordinator Maritim, Luhut Binsar Pandjaitan. Luhut mengancam akan mencari dosa-dosa, orang-orang yang kerap mengkritik pemerintah tanpa disertai data. Dari sinilah polemik terkait pemilikan lahan di Indonesia mengemuka. Sebenarnya berapa besar sih lahan kita yang dikuasai asing atau kelompok tertentu? Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) beber­apa waktu lalu pernah melakukan kajian terkait penguasaan lahan di Tanah Air. Berikut penuturan Direktur Eksekutif Nasional Walhi Yaya Nur Hidayati kepada Rakyat Merdeka.

Apa betul 74 persen lahan kita dikuasai kelompok tertentu?
Iya. Berdasarkan data Walhi la­han itu banyak dikuasai oleh ko­rporasi. Sebagian besar wilayah kita memang sudah di-kavling-kavling untuk korporasi. Kalau menurut penelitian Walhi itu yang dikuasai oleh korporasi adalah sebesar 82 persen, atau sekitar 159 juta hektare yang sudah diberikan konsensi untuk korporasi.

Lahan yang dikuasai itu dimanfaatkan dalam bidang apa saja oleh mereka?
Sebagian besar adalah untuk korporasi di sektor kehutanan, perkebunan, serta pertambangan. Itu sebagian besar menguasai wilayah kita. Nah, itu termasuk korporasi asing dan domestik. Jadi kurang tepat juga kalau dianggap lahan kita dikuasai asing. Yang sebenarnya adalah dikuasai oleh korporasi, tapi entitasnya bercampur antara do­mestik dengan asing. Tapi bahwa terjadi ketimpangan penguasaan tanah dan sumber daya alam itu memang benar terjadi.

Kamis, 15 Maret 2018

Sri Mulyani, Tumpukan Utang dan Kegenitan Hoax

Oleh Djony Edward

Beberapa waktu lalu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyindir sangat upaya provokasi pihak tertentu terkait tingginya nominal utang Indonesia. Padahal utang tersebut menurut Menkeu masih dalam batas-batas aman dan terkontrol, sementara banyak pihak menganggap sudah masuk taraf berbahaya.


Menurut Menkeu, pihak-pihak yang mencoba memprovokasi masyarakat dengan isu naiknya utang Indonesia di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo tidak melihat konteks ekonomi secara utuh. Bahkan Sri menyetarakan para provokator itu sebagai penyebar hoax utang.

Jumat, 26 Januari 2018

Mata Najwa atau Kata Najwa?

Oleh: Iramawati Oemar



Acara Mata Najwa dan Kick Andy termasuk 2 program Talk Show yang dulu selalu saya ikuti. Keduanya punya gaya yang berbeda. Najwa Shihab – yang selalu menyebut dirinya “tuan rumah” Mata Najwa – selalu tampil khas dengan gaya bertanya yang menyelidik, mengulik segala sisi “tamu”nya secara mendalam, terkadang mencecar dan memberikan pertanyaan pancingan. Semua itu sah-sah saja, sepanjang masih proporsional dan tidak emosional.

Tetapi, ketika memasuki tahun politik 2014, Najwa semakin menunjukkan ciri khasnya itu ternyata tebang pilih. Perlakuannya pada tamu tidaklah seragam, ada yang sengaja disanjung, ada pula yang habis-habisan dijatuhkan. Salah satu – eh salah dua – episode Mata Najwa (ketika masih tampil di stasiun Metro TV) yang bisa jadi perbandingan betapa bak langit dan bumi sikap Najwa sang tuan rumah kepada tamunya adalah episode ketika Najwa mengundang Megawati Soekarno Putri dan ketika mengundang Angel Lelga.

Januari 2014, empat tahun yang lalu, Megawati diundang Mata Najwa. Saya menantikan tayangan ini, sebab penasaran banget, ingin tahu bagaimana Megawati berdialog dengan Najwa yang ceriwis, mencecar, menyelidik bahkan memojokkan. Sedangkan Mega dikenal sebagai sosok yang tertutup pada pers, bicaranya biasanya searah ketika di forum partainya.

Ternyata, yang saya saksikan di acara Mata Najwa, gaya sang tuan rumah jadi berbeda. Nana berdiri dari kursinya, menyambut kedatangan Megawati. Bahkan suasana di studio pun seakan disetting untuk sang tamu istimewa yang dihormati. Rekaman yang diputar sebagai pelengkap acara adalah testimonial dari Surya Paloh – boss nya Najwa di Metro TV – yang mengenal Megawati dan tentu saja memberikan pujian kepada Mega. Di kursi penonton, duduk Rano Karno berdampingan dengan Joko Widodo, keduanya Gubernur Banten dan Gubernur DKI saat itu, sekaligus kader partainya Mega. Hadir pula Puan dan beberapa politisi PDIP. Ibaratnya sang tamu hadir dikawal suporter.
.

Selasa, 26 Desember 2017

Ilusi Duet Jokowi - Ahok

Oleh Sri Bintang Pamungkas

Sebenarnyalah Jokowi sekarang ada dalam posisi tersudut. Semenjak mitranya Basuki "Ahok" Purnama jatuh dua kali, kalah Pilkada dan menjadi terpidana, Xi Jinping tidak lagi memedulikannya. Apalagi sesudah Ahok masuk bui, sekalipun entah sembunyi di mana..., Jokowi ada dalam situasi "runcing tanduk"... Apa saja yang diperbuatnya, masyarakat menanggapinya negatif... blusukan pakai sepeda motor... meresmikan becak-ayu khas Solo... atau apa pun! Masyarakat menganggap Jokowi adalah masalah, bukan yang lain.

Memang awalnya Luhut tidak peduli Ahok tersungkur. Bahkan dia beruntung bisa menggantikannya! Maka Luhut pun mencabut Moratorium Reklamasi, seakan pernah belajar Teknik Kelautan... dan dengan mencatut nama ITB. Tetapi setelah seribuan Alumni ITB menolak Reklamasi 17 Pulau, Luhut mulai terhenyak. Dan sesudah hampir semua perguruan tinggi dari Sabang sampai Merauke ikut menolak, termasuk UI, ITS, IPB, Unpad, UGM, Unsyah, Unhas, Unpati dan Uncen, Luhut mulai menoleh ke kiri dan ke kanan.

Ketika kemudian Anies-Sandi mengatakan: "Sudah final! Kami hentikan!", maka tidak ada yang bisa dikatakan Luhut, kecuali: "Silahkan saja... Saya tidak punya kepentingan!".

Yang kemudian pingsan adalah Jokowi... Dia kehilangan sandaran. Akhirnya Jokowi terpaksa ikut arus: "Saya juga tidak pernah kasih izin...!" Sekalipun Pak Joko lupa, pernah menandatangani Pergub, tanpa membaca isinya, tentang "Aturan Perijinan"... Sambil terus berpikir, bagaimana menyelamatkan diri.

Joko pun menengok ke kiri dan kanan. Masih banyak "akal bulus" yang masih bisa dibuatnya. Ahokers dan Jokowers masih cukup banyak... Juga pengkhianat-pengkhianat kecil... dan yang terus-menerus menyembunyikan Ahok, orang bilang "wereng coklat", pun tetap terus bersiaga! Dan masih bisa terus menangkapi para aktivis pribumi yang melawan rejim untuk membikin mereka jera. Yang penting bagi Joko sekarang bagaimana bisa memasuki 2018 tanpa tersandung, sambil terus blusukan mencari muka.

Menko Maritim memang serba bisa... Sekarang dia mengurusi juga bisnis properti... bukan cuma satu-dua gedung, tapi sebuah kota... kota modern. Kemarin meresmikan pemasangan puncak dua Menara Meikarta, sebuah China Town yang disiapkan untuk para Hoa-Kiauw seantero dunia... Meikarta dirancang pula menjadi semacam refugee camp bagi para pengungsi kerusuhan semacam Mei 98, sewaktu-waktu terjadi lagi. Tapi sekaligus juga dilengkapi dengan persenjataan seperti sebuah benteng dan tempat latihan militer..., maka siaplah dia menjadi Fort Meikarta.

Maka Jokowi tidak terlalu berkecil hati... Sekiranya waktu terus berpihak kepadanya, banyak hal bisa dibikin. Fort Meikarta masih bisa terus berjalan... Reklamasi 17 Pulau pun baru dihentikan... belum sampai dihancurkan atau ditenggelamkan. Yang sekarang ada masih bisa "dinegosiasikan". Apalagi kalau Anies-Sandi setuju dengan "referendum", maka Reklamasi 17 Pulau masih punya harapan untuk dilanjutkan. Chinese uber Alles masih bisa dipertahankan. Sekarang tinggal bagaimana "akal bulusnya" Wong Sala...!

Hanya satu-dua yang mengkhawatirkan Jokowim yaitu kalau para Mafia Cina ini kehabisan cash flow, dan membayang rasa takut pada risiko terburuk... terusir dari Indonesia... Kekhawatiran kalah, lalu berbalik melawan segala kekacauan yang dibuat Joko-Ahok selama tiga tahun ini... khususnya para Cina WNI yang mau hidup tenang, damai dan berdampingan dengan pribumi, orang Indonesia Asli. Terjungkalnya Ahok memang membikin bayang-bayang ketakutan kepada mereka.

Lalu ekonomi juga memburuk... Gembar-gembor tentang Cina bakal menguasai Indonesia dan mengusir Pribumi lewat duet Joko-Ahok ternyata ilusi. Dengan memburuknya ekonomi, selain cash flow macet, kerusuhan Mei dan Jakarta terbakar juga mulai membayang. Donald Trump pun sudah curiga, tidak akan menerima suaka lagi Cina-cina dari Indonesia. Bahkan yang sudah tinggal di AS pun dituduh menipu, dan dihukum untuk pulang... pulang ke mana?! Indonesia jelas lebih baik daripada RRC. Tapi...

Ratusan triliun sudah telanjur diinvestasikan untuk persiapan menampung dan menggaji saudara-saudara mereka sesama Cina dari RRC. Terutama tersedot di Reklamasi 17 Pulau, Fort Meikarta Kereta Api Cepat Cina, Tol Laut, Proyek-proyek Industri, dan lain-lain infrastruktur, termasuk apartemen dan rumah-rumah susun untuk tempat tinggal Cina-cina Asing itu, menyediakan KTP Aspal, Paspor, menyuap pejabat, dll. Ternyata Indonesia masih belum bisa dikuasai seperti janji Joko-Ahok. Bahkan Jokowi sendiri bisa jatuh setiap saat mengikuti Ahok. Para menteri dan wakil rakyatnya pun sudah siap-siap hengkang, terlihat dari semakin meningkatnya perampokan terhadap uang negara.

Sehingga, sebetulnya, kekuasaan rejim Joko-Jeka dan para mafia taipan Cina ini sudah seperti "telor di ujung tanduk". Kalau Anies-Sandi segera menyatakan 17 Pulau Reklamasi akan ditenggelamkan dengan biaya para Mafia Pengembang, maka habislah sudah penguasaan mereka atas Nusantara. Sama seperti bangkrutnya VOC pada 1799.

________

Judul asli: PASCA JOKOWI 2017 | 5 November 2017 | Artikel telah disunting hanya pada ejaan dan tanda baca.

chirpstory

Sabtu, 14 Oktober 2017

Gubernur Anies Wajib Melawan Arogansi Luhut Panjaitan Soal Reklamasi

Oleh Asyari Usman (wartawan)

Dalam menghadapi langkah Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan (LBP) yang mencabut moratorium reklamasi 17 pulau di Teluk Jakarta, Gubernur Anies Baswedan tidak punya pilihan kecuali melawan keputusan itu. Perlawanan itu harus dilakukan bukan hanya karena Anies-Sandi telah menjanjikan penghentian reklamasi, tetapi yang lebih esensial lagi adalah karena Pak LBP melakukan 'bullying tactic' (main gertak) terhadap Gubernur terpilih.

Penerbitan keputusan pencabutan moratorium yang diiringi oleh arogansi Pak LBP itu, wajib dilawan oleh Anies-Sandi. LBP menggunakan bahasa bully yang meremehkan posisi Gubernur terpilih. Cara ini tidak bisa didiamkan. Pertarungan melawan Pak LBP tentu sangat berat. Itu pasti! Tetapi, membiarkan kesewenangan Menko Kemaritiman itu terhadap otoritas kegubernuran Anies, akan lebih berat lagi konsekuensi.

Rabu, 11 Oktober 2017

Sri Mulyani, Berkeley Mafia, IMF dan World Bank

Oleh Kwik Kian Gie

Mundurnya Sri Mulyani Indrawati (SMI) sebagai Menteri Keuangan RI di era pemerintahan SBY menimbulkan kehebohan dan banyak pertanyaan tentang penyebab yang sebenarnya. Ada yang mengatakan bahwa perpindahannya pada pekerjaan yang baru di World Bank (WB) adalah hal yang membanggakan. Tetapi ada yang berpendapat, bahkan berkeyakinan tidak wajar, terutama kalau dikaitkan dengan skandal Bank Century (Century).

Saya termasuk yang berpendapat, bahkan yakin sangat tidak wajar. Alasan-alasan saya sebagai berikut:

Beberapa ungkapan dan pernyataan dalam berbagai pidato perpisahannya mengandung teka-teki dan mengundang banyak pertanyaan, yaitu : “Jangan ada pemimpin yang mengorbankan anak buahnya.” “Saya tidak bisa didikte”. “Saya menang”. “Saya tidak minggat, saya akan kembali”. Dalam pidato serah terimanya kepada Menkeu yang baru SMI menangis tidak wajar, berkali-kali dan sangat-sangat sedih. Lucu, menyatakan menang kok menangis sampai seperti itu. Juga sangat tidak wajar adanya sikap yang demikian fanatiknya dari staf Departemen Keuangan dengan ungkapan belasungkawa, seolah-olah SMI sudah meninggal.

SMI sedang diperiksa oleh KPK sebagai tindak lanjut dari penyelidikan tentang skandal Century. Dalam proses yang sedang berjalan, Bank Dunia menawarkan jabatan dengan dimulainya efektif pada tanggal 1 Juni 2010. Bank Dunia yang selalu mengajarkan good governance dan supremasi hukum ternyata sama sekali tidak mempedulikan adanya proses hukum yang sedang berlangsung terhadap diri SMI.

Menurut Jakarta Post, yang memberitakan melalui siaran pers tentang pengangkatan SMI sebagai managing director di WB adalah WB sendiri. Setelah itu, melalui wawancara barulah SMI mengakui bahwa berita itu benar. Itu terjadi pada tanggal 4 Mei 2010.

Juru bicara Presiden memberi pernyataan bahwa Presiden SBY akan memberi konferensi pers setelah memperoleh ketegasan dari Presiden WB Robert Zoelick. Namun sehari kemudian diberitakan bahwa SBY telah menerima surat dari Presiden WB pada tanggal 25 April 2010. Mengapa SBY merasa perlu berpura-pura seperti ini?

Selasa, 10 Oktober 2017

Surat Terbuka Tentang Ilmuwan Indonesia

Oleh Deden Rukmana

Pada tanggal 17-24 Desember 2016 lalu, saya mendapatkan kehormatan diundang oleh Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk menghadiri kegiatan Visiting World Class Professor. Saya bertemu dengan lebih dari 40 ilmuwan diaspora Indonesia lainnya yang mengajar dan meneliti di berbagai belahan dunia. Banyak di antaranya ilmuwan tersebut telah saya kenal sejak lama khususnya yang terlibat dalam beragam kegiatan Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional (I-4). Saya pun bertemu dengan banyak teman ilmuwan baru dan beberapa di antaranya masih muda termasuk Dwi Hartanto.

Capture
Pertemuan awal saya dengan ybs tentunya sangat membanggakan saya mengingat usianya yang masih muda tetapi sudah menyandang jabatan sebagai Assistant Professor di TU Delft (Technische Universiteit Delft/Delft University of Technology) dalam bidang Aerospace. Setelah kegiatan selesai, saya tidak sempat lagi berkomunikasi langsung dengan ybs, kecuali melalui WA group dari para alumni kegiatan Visiting World Class Professor.

Senin, 09 Oktober 2017

Negara Dililit Utang, Kwik Kian Gie: Kondisi Indonesia Sangat Bahaya




Ekonom senior Kwik Kian Gie menilai kondisi utang yang ditanggung negara hingga 2017 ini sudah dalam posisi sangat berbahaya. Pasalnya, jumlah utang yang ditanggung pun sangat fantastis. Hanya dalam dua tahun rezim Jokowi, utang indonesia bertambah hampir 1000 triliun rupiah.

Sabtu, 07 Oktober 2017

Organisasi Buruh Bungkam Jokowi yang sebut Tak Terjadi Penurunan Daya Beli dengan Fakta ini

Harian Analisa
















Kritik kepada Presiden Jokowi yang sebut tidak ada penurunan daya beli di masyarakat terus berdatangan dari berbagai kalangan. Kali ini kaum buruh pun ikut melakukan kritik kepada suami Iriana itu.

Dikutip Aktual, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyayangkan kebijakan pemerintahan Joko Widodo yang tak berbuat apa-apa di tengah tren daya beli yang terus anjlok.

Hal ini membuat kalangan buruh yang menjadi korban. Dalam tiga bulan terakhir, sebanyak 50 ribu buruh telah di-PHK di berbagai sektor industri.

Menurut Presiden KSPI, Said Iqbal gelombang PHK ini terjadi akibat menurunnya daya beli masyarakat, yang salah satunya disebabkan oleh adanya kebijakan upah murah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan.

Kamis, 14 September 2017

Libya: Sepuluh Hal Tentang Muammar Gaddafi yang Para pemimpin Barat Tidak Ingin Anda Tahu















Gelombang Arab Spring pada 2011 dengan dalih demokrasi yang dipaksakan oleh Barat telah meluluhlantakkan beberapa negara Timur Tengah. Bermula dari Tunisia dan Mesir menuju Libya dan Suriah. Di Suriah, misi Arab Spring oleh Barat terhenti dan mengalami gagal total. Tapi perang saudara belum kunjung usai hingga kini 2017. Sebelumnya bahkan Barat hendak menularkan Arab Spring ke negara-negara Asia seperti Korea Utara, Pakistan, Malaysia dan Indonesia.

Selasa, 05 September 2017

Harta Cuma Rp2.188 Triliun, Utang Rp3.780 Triliun

kedaipena.com












Oleh:  Edy Mulyadi,
Direktur Program Centre for Economic and Democracy Studies (CEDeS)

“Pemerintah Hitung Ulang Nilai Aset Negara untuk Jaminan Utang.” Begitu judul satu media daring pekan silam. Berita yang mengutip Dirjen Kekayaan Negara Issa Rachmatarwata itu antara lain menyebutkan, penghitungan ulang (revaluasi aset) akan dilakukan atas 934.409 barang milik negara (BMN). Jumlah tersebut  terdiri atas 108.000 bidang tanah, 391.000 jalan, irigasi dan jaringan, serta 434.000 gedung.

Pemerintah terakhir kali menghitung (BMN) 10 tahun lalu. Hasilnya, total nilai aset negara yang ada sebesar Rp229 triliun. Kemenkeu mencatat BMN yang telah diaudit sampai 2016 mencapai Rp2.188 triliun. Artinya, dalam 10 tahun terakhir terjadi kenaikan nilai BMN hampir 10 kali lipat. Harta itu tersebar di 87 Kementerian dan Lembaga (K/L).

Minggu, 27 Agustus 2017

Ketika Dana Keagamaan Mulai Diusik

WikiHow
Sejumlah kalangan langsung bereaksi keras atas ide Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani yang menginginkan agar zakat bisa dikelola dengan baik seperti pajak. 

Pengelolaan dana zakat seperti pajak ditentang karena dana zakat merupakan dana umat dan sudah ada badan yang langsung menangani dana zakat seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Sehingga pemerintah harusnya tidak perlu dominan mengatur  atau mengambilalih pengelolaan dana zakat.

Popular Posts