Jumat, 26 Januari 2018

Mata Najwa atau Kata Najwa?

Oleh: Iramawati Oemar



Acara Mata Najwa dan Kick Andy termasuk 2 program Talk Show yang dulu selalu saya ikuti. Keduanya punya gaya yang berbeda. Najwa Shihab – yang selalu menyebut dirinya “tuan rumah” Mata Najwa – selalu tampil khas dengan gaya bertanya yang menyelidik, mengulik segala sisi “tamu”nya secara mendalam, terkadang mencecar dan memberikan pertanyaan pancingan. Semua itu sah-sah saja, sepanjang masih proporsional dan tidak emosional.

Tetapi, ketika memasuki tahun politik 2014, Najwa semakin menunjukkan ciri khasnya itu ternyata tebang pilih. Perlakuannya pada tamu tidaklah seragam, ada yang sengaja disanjung, ada pula yang habis-habisan dijatuhkan. Salah satu – eh salah dua – episode Mata Najwa (ketika masih tampil di stasiun Metro TV) yang bisa jadi perbandingan betapa bak langit dan bumi sikap Najwa sang tuan rumah kepada tamunya adalah episode ketika Najwa mengundang Megawati Soekarno Putri dan ketika mengundang Angel Lelga.

Januari 2014, empat tahun yang lalu, Megawati diundang Mata Najwa. Saya menantikan tayangan ini, sebab penasaran banget, ingin tahu bagaimana Megawati berdialog dengan Najwa yang ceriwis, mencecar, menyelidik bahkan memojokkan. Sedangkan Mega dikenal sebagai sosok yang tertutup pada pers, bicaranya biasanya searah ketika di forum partainya.

Ternyata, yang saya saksikan di acara Mata Najwa, gaya sang tuan rumah jadi berbeda. Nana berdiri dari kursinya, menyambut kedatangan Megawati. Bahkan suasana di studio pun seakan disetting untuk sang tamu istimewa yang dihormati. Rekaman yang diputar sebagai pelengkap acara adalah testimonial dari Surya Paloh – boss nya Najwa di Metro TV – yang mengenal Megawati dan tentu saja memberikan pujian kepada Mega. Di kursi penonton, duduk Rano Karno berdampingan dengan Joko Widodo, keduanya Gubernur Banten dan Gubernur DKI saat itu, sekaligus kader partainya Mega. Hadir pula Puan dan beberapa politisi PDIP. Ibaratnya sang tamu hadir dikawal suporter.
.

Selasa, 26 Desember 2017

Ilusi Duet Jokowi - Ahok

Oleh Sri Bintang Pamungkas

Sebenarnyalah Jokowi sekarang ada dalam posisi tersudut. Semenjak mitranya Basuki "Ahok" Purnama jatuh dua kali, kalah Pilkada dan menjadi terpidana, Xi Jinping tidak lagi memedulikannya. Apalagi sesudah Ahok masuk bui, sekalipun entah sembunyi di mana..., Jokowi ada dalam situasi "runcing tanduk"... Apa saja yang diperbuatnya, masyarakat menanggapinya negatif... blusukan pakai sepeda motor... meresmikan becak-ayu khas Solo... atau apa pun! Masyarakat menganggap Jokowi adalah masalah, bukan yang lain.

Memang awalnya Luhut tidak peduli Ahok tersungkur. Bahkan dia beruntung bisa menggantikannya! Maka Luhut pun mencabut Moratorium Reklamasi, seakan pernah belajar Teknik Kelautan... dan dengan mencatut nama ITB. Tetapi setelah seribuan Alumni ITB menolak Reklamasi 17 Pulau, Luhut mulai terhenyak. Dan sesudah hampir semua perguruan tinggi dari Sabang sampai Merauke ikut menolak, termasuk UI, ITS, IPB, Unpad, UGM, Unsyah, Unhas, Unpati dan Uncen, Luhut mulai menoleh ke kiri dan ke kanan.

Ketika kemudian Anies-Sandi mengatakan: "Sudah final! Kami hentikan!", maka tidak ada yang bisa dikatakan Luhut, kecuali: "Silahkan saja... Saya tidak punya kepentingan!".

Yang kemudian pingsan adalah Jokowi... Dia kehilangan sandaran. Akhirnya Jokowi terpaksa ikut arus: "Saya juga tidak pernah kasih izin...!" Sekalipun Pak Joko lupa, pernah menandatangani Pergub, tanpa membaca isinya, tentang "Aturan Perijinan"... Sambil terus berpikir, bagaimana menyelamatkan diri.

Joko pun menengok ke kiri dan kanan. Masih banyak "akal bulus" yang masih bisa dibuatnya. Ahokers dan Jokowers masih cukup banyak... Juga pengkhianat-pengkhianat kecil... dan yang terus-menerus menyembunyikan Ahok, orang bilang "wereng coklat", pun tetap terus bersiaga! Dan masih bisa terus menangkapi para aktivis pribumi yang melawan rejim untuk membikin mereka jera. Yang penting bagi Joko sekarang bagaimana bisa memasuki 2018 tanpa tersandung, sambil terus blusukan mencari muka.

Menko Maritim memang serba bisa... Sekarang dia mengurusi juga bisnis properti... bukan cuma satu-dua gedung, tapi sebuah kota... kota modern. Kemarin meresmikan pemasangan puncak dua Menara Meikarta, sebuah China Town yang disiapkan untuk para Hoa-Kiauw seantero dunia... Meikarta dirancang pula menjadi semacam refugee camp bagi para pengungsi kerusuhan semacam Mei 98, sewaktu-waktu terjadi lagi. Tapi sekaligus juga dilengkapi dengan persenjataan seperti sebuah benteng dan tempat latihan militer..., maka siaplah dia menjadi Fort Meikarta.

Maka Jokowi tidak terlalu berkecil hati... Sekiranya waktu terus berpihak kepadanya, banyak hal bisa dibikin. Fort Meikarta masih bisa terus berjalan... Reklamasi 17 Pulau pun baru dihentikan... belum sampai dihancurkan atau ditenggelamkan. Yang sekarang ada masih bisa "dinegosiasikan". Apalagi kalau Anies-Sandi setuju dengan "referendum", maka Reklamasi 17 Pulau masih punya harapan untuk dilanjutkan. Chinese uber Alles masih bisa dipertahankan. Sekarang tinggal bagaimana "akal bulusnya" Wong Sala...!

Hanya satu-dua yang mengkhawatirkan Jokowim yaitu kalau para Mafia Cina ini kehabisan cash flow, dan membayang rasa takut pada risiko terburuk... terusir dari Indonesia... Kekhawatiran kalah, lalu berbalik melawan segala kekacauan yang dibuat Joko-Ahok selama tiga tahun ini... khususnya para Cina WNI yang mau hidup tenang, damai dan berdampingan dengan pribumi, orang Indonesia Asli. Terjungkalnya Ahok memang membikin bayang-bayang ketakutan kepada mereka.

Lalu ekonomi juga memburuk... Gembar-gembor tentang Cina bakal menguasai Indonesia dan mengusir Pribumi lewat duet Joko-Ahok ternyata ilusi. Dengan memburuknya ekonomi, selain cash flow macet, kerusuhan Mei dan Jakarta terbakar juga mulai membayang. Donald Trump pun sudah curiga, tidak akan menerima suaka lagi Cina-cina dari Indonesia. Bahkan yang sudah tinggal di AS pun dituduh menipu, dan dihukum untuk pulang... pulang ke mana?! Indonesia jelas lebih baik daripada RRC. Tapi...

Ratusan triliun sudah telanjur diinvestasikan untuk persiapan menampung dan menggaji saudara-saudara mereka sesama Cina dari RRC. Terutama tersedot di Reklamasi 17 Pulau, Fort Meikarta Kereta Api Cepat Cina, Tol Laut, Proyek-proyek Industri, dan lain-lain infrastruktur, termasuk apartemen dan rumah-rumah susun untuk tempat tinggal Cina-cina Asing itu, menyediakan KTP Aspal, Paspor, menyuap pejabat, dll. Ternyata Indonesia masih belum bisa dikuasai seperti janji Joko-Ahok. Bahkan Jokowi sendiri bisa jatuh setiap saat mengikuti Ahok. Para menteri dan wakil rakyatnya pun sudah siap-siap hengkang, terlihat dari semakin meningkatnya perampokan terhadap uang negara.

Sehingga, sebetulnya, kekuasaan rejim Joko-Jeka dan para mafia taipan Cina ini sudah seperti "telor di ujung tanduk". Kalau Anies-Sandi segera menyatakan 17 Pulau Reklamasi akan ditenggelamkan dengan biaya para Mafia Pengembang, maka habislah sudah penguasaan mereka atas Nusantara. Sama seperti bangkrutnya VOC pada 1799.

________

Judul asli: PASCA JOKOWI 2017 | 5 November 2017 | Artikel telah disunting hanya pada ejaan dan tanda baca.

chirpstory

Sabtu, 14 Oktober 2017

Gubernur Anies Wajib Melawan Arogansi Luhut Panjaitan Soal Reklamasi

Oleh Asyari Usman (wartawan)

Dalam menghadapi langkah Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan (LBP) yang mencabut moratorium reklamasi 17 pulau di Teluk Jakarta, Gubernur Anies Baswedan tidak punya pilihan kecuali melawan keputusan itu. Perlawanan itu harus dilakukan bukan hanya karena Anies-Sandi telah menjanjikan penghentian reklamasi, tetapi yang lebih esensial lagi adalah karena Pak LBP melakukan 'bullying tactic' (main gertak) terhadap Gubernur terpilih.

Penerbitan keputusan pencabutan moratorium yang diiringi oleh arogansi Pak LBP itu, wajib dilawan oleh Anies-Sandi. LBP menggunakan bahasa bully yang meremehkan posisi Gubernur terpilih. Cara ini tidak bisa didiamkan. Pertarungan melawan Pak LBP tentu sangat berat. Itu pasti! Tetapi, membiarkan kesewenangan Menko Kemaritiman itu terhadap otoritas kegubernuran Anies, akan lebih berat lagi konsekuensi.

Rabu, 11 Oktober 2017

Sri Mulyani, Berkeley Mafia, IMF dan World Bank

Oleh Kwik Kian Gie

Mundurnya Sri Mulyani Indrawati (SMI) sebagai Menteri Keuangan RI di era pemerintahan SBY menimbulkan kehebohan dan banyak pertanyaan tentang penyebab yang sebenarnya. Ada yang mengatakan bahwa perpindahannya pada pekerjaan yang baru di World Bank (WB) adalah hal yang membanggakan. Tetapi ada yang berpendapat, bahkan berkeyakinan tidak wajar, terutama kalau dikaitkan dengan skandal Bank Century (Century).

Saya termasuk yang berpendapat, bahkan yakin sangat tidak wajar. Alasan-alasan saya sebagai berikut:

Beberapa ungkapan dan pernyataan dalam berbagai pidato perpisahannya mengandung teka-teki dan mengundang banyak pertanyaan, yaitu : “Jangan ada pemimpin yang mengorbankan anak buahnya.” “Saya tidak bisa didikte”. “Saya menang”. “Saya tidak minggat, saya akan kembali”. Dalam pidato serah terimanya kepada Menkeu yang baru SMI menangis tidak wajar, berkali-kali dan sangat-sangat sedih. Lucu, menyatakan menang kok menangis sampai seperti itu. Juga sangat tidak wajar adanya sikap yang demikian fanatiknya dari staf Departemen Keuangan dengan ungkapan belasungkawa, seolah-olah SMI sudah meninggal.

SMI sedang diperiksa oleh KPK sebagai tindak lanjut dari penyelidikan tentang skandal Century. Dalam proses yang sedang berjalan, Bank Dunia menawarkan jabatan dengan dimulainya efektif pada tanggal 1 Juni 2010. Bank Dunia yang selalu mengajarkan good governance dan supremasi hukum ternyata sama sekali tidak mempedulikan adanya proses hukum yang sedang berlangsung terhadap diri SMI.

Menurut Jakarta Post, yang memberitakan melalui siaran pers tentang pengangkatan SMI sebagai managing director di WB adalah WB sendiri. Setelah itu, melalui wawancara barulah SMI mengakui bahwa berita itu benar. Itu terjadi pada tanggal 4 Mei 2010.

Juru bicara Presiden memberi pernyataan bahwa Presiden SBY akan memberi konferensi pers setelah memperoleh ketegasan dari Presiden WB Robert Zoelick. Namun sehari kemudian diberitakan bahwa SBY telah menerima surat dari Presiden WB pada tanggal 25 April 2010. Mengapa SBY merasa perlu berpura-pura seperti ini?

Selasa, 10 Oktober 2017

Surat Terbuka Tentang Ilmuwan Indonesia

Oleh Deden Rukmana

Pada tanggal 17-24 Desember 2016 lalu, saya mendapatkan kehormatan diundang oleh Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk menghadiri kegiatan Visiting World Class Professor. Saya bertemu dengan lebih dari 40 ilmuwan diaspora Indonesia lainnya yang mengajar dan meneliti di berbagai belahan dunia. Banyak di antaranya ilmuwan tersebut telah saya kenal sejak lama khususnya yang terlibat dalam beragam kegiatan Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional (I-4). Saya pun bertemu dengan banyak teman ilmuwan baru dan beberapa di antaranya masih muda termasuk Dwi Hartanto.

Capture
Pertemuan awal saya dengan ybs tentunya sangat membanggakan saya mengingat usianya yang masih muda tetapi sudah menyandang jabatan sebagai Assistant Professor di TU Delft (Technische Universiteit Delft/Delft University of Technology) dalam bidang Aerospace. Setelah kegiatan selesai, saya tidak sempat lagi berkomunikasi langsung dengan ybs, kecuali melalui WA group dari para alumni kegiatan Visiting World Class Professor.

Senin, 09 Oktober 2017

Negara Dililit Utang, Kwik Kian Gie: Kondisi Indonesia Sangat Bahaya




Ekonom senior Kwik Kian Gie menilai kondisi utang yang ditanggung negara hingga 2017 ini sudah dalam posisi sangat berbahaya. Pasalnya, jumlah utang yang ditanggung pun sangat fantastis. Hanya dalam dua tahun rezim Jokowi, utang indonesia bertambah hampir 1000 triliun rupiah.

Sabtu, 07 Oktober 2017

Organisasi Buruh Bungkam Jokowi yang sebut Tak Terjadi Penurunan Daya Beli dengan Fakta ini

Harian Analisa
















Kritik kepada Presiden Jokowi yang sebut tidak ada penurunan daya beli di masyarakat terus berdatangan dari berbagai kalangan. Kali ini kaum buruh pun ikut melakukan kritik kepada suami Iriana itu.

Dikutip Aktual, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyayangkan kebijakan pemerintahan Joko Widodo yang tak berbuat apa-apa di tengah tren daya beli yang terus anjlok.

Hal ini membuat kalangan buruh yang menjadi korban. Dalam tiga bulan terakhir, sebanyak 50 ribu buruh telah di-PHK di berbagai sektor industri.

Menurut Presiden KSPI, Said Iqbal gelombang PHK ini terjadi akibat menurunnya daya beli masyarakat, yang salah satunya disebabkan oleh adanya kebijakan upah murah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan.

Kamis, 14 September 2017

Libya: Sepuluh Hal Tentang Muammar Gaddafi yang Para pemimpin Barat Tidak Ingin Anda Tahu















Gelombang Arab Spring pada 2011 dengan dalih demokrasi yang dipaksakan oleh Barat telah meluluhlantakkan beberapa negara Timur Tengah. Bermula dari Tunisia dan Mesir menuju Libya dan Suriah. Di Suriah, misi Arab Spring oleh Barat terhenti dan mengalami gagal total. Tapi perang saudara belum kunjung usai hingga kini 2017. Sebelumnya bahkan Barat hendak menularkan Arab Spring ke negara-negara Asia seperti Korea Utara, Pakistan, Malaysia dan Indonesia.

Selasa, 05 September 2017

Harta Cuma Rp2.188 Triliun, Utang Rp3.780 Triliun

kedaipena.com












Oleh:  Edy Mulyadi,
Direktur Program Centre for Economic and Democracy Studies (CEDeS)

“Pemerintah Hitung Ulang Nilai Aset Negara untuk Jaminan Utang.” Begitu judul satu media daring pekan silam. Berita yang mengutip Dirjen Kekayaan Negara Issa Rachmatarwata itu antara lain menyebutkan, penghitungan ulang (revaluasi aset) akan dilakukan atas 934.409 barang milik negara (BMN). Jumlah tersebut  terdiri atas 108.000 bidang tanah, 391.000 jalan, irigasi dan jaringan, serta 434.000 gedung.

Pemerintah terakhir kali menghitung (BMN) 10 tahun lalu. Hasilnya, total nilai aset negara yang ada sebesar Rp229 triliun. Kemenkeu mencatat BMN yang telah diaudit sampai 2016 mencapai Rp2.188 triliun. Artinya, dalam 10 tahun terakhir terjadi kenaikan nilai BMN hampir 10 kali lipat. Harta itu tersebar di 87 Kementerian dan Lembaga (K/L).

Minggu, 27 Agustus 2017

Ketika Dana Keagamaan Mulai Diusik

WikiHow
Sejumlah kalangan langsung bereaksi keras atas ide Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani yang menginginkan agar zakat bisa dikelola dengan baik seperti pajak. 

Pengelolaan dana zakat seperti pajak ditentang karena dana zakat merupakan dana umat dan sudah ada badan yang langsung menangani dana zakat seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Sehingga pemerintah harusnya tidak perlu dominan mengatur  atau mengambilalih pengelolaan dana zakat.

Sabtu, 26 Agustus 2017

Meikarta dan Metropolitan yang Sakit



Oleh: Farid Gaban

Lippo Group membuat gebrakan dengan mulai memasarkan Meikarta, sebuah komplek kota baru raksasa di pinggiran Jakarta. Luas lahannya sekitar 500 hektar.

Kota baru ini berisi antara lain 100 gedung pencakar langit hingga 40-an lantai, untuk hunian, perkantoran, pusat perbelanjaan, hotel bintang lima dan fasilitas penunjang lain. Pada tahap pertama, dibangun 250.000 unit hunian yang bisa menampung 1 juta jiwa.

Di satu sisi, ini merupakan prestasi real-estate yang spektakular; mungkin membanggakan bagian sebagian orang dan sangat menguntungkan bagi segelintir pengusaha.

Di sisi lain, ini sebuah kemunduran besar bagi metropolitan Jakarta untuk menata dirinya; untuk mengatasi problem lingkungan (air minum dan banjir); untuk meredakan kemacetan; dan untuk mengurai problem sosial yang kian akut dan kronis.

Meikarta dan “Urban Sprawl” tanpa Kendali

Meikarta bersaing dengan proyek real-estate raksasa mutakhir yang akan membuat metropolitan Jakarta kian gemuk. Sebut saja, reklamasi Teluk Jakarta dan Pantai Indah Kapuk yang diperkirakan akan menyedot 2-3 juta penghuni baru.

Proyek-proyek itu akan menambah beban lingkungan alam dan sosial metropolitan Jakarta, salah satu megacities terbesar di dunia.

Jumat, 25 Agustus 2017

Nawacita Jokowi: Cita-cita Utopia



Oleh: Natalius Pigai

Membangun Indonesia dari pinggiran. Begitulah salah satu butir cita-cita NAWACITA Presiden Joko Widodo 2014-2019. Adalah cita-cita yang enak didengar bagi kami orang-orang perdesaan seantero nusantara dari Merauke hingga Sabang dan dari Miangas ke Pulau Rote/Sabu. 

Cara pandang yang seakan-akan mau metamorfosis pembangunan nasional yang selama ini berpusat di kota-kota sebagai pusat pelayanan (services centre) juga kawasan industri sebagai pusat pertumbuhan (growth centre). Memang butir cita ini mau mengobati bulir-bulir yang mendalam karena tingginya disparitas pembangunan, sosial dan ekonomi, disparitas antara Timur dan Barat Indonesia, disparitas antara desa dan kota.

Di masa lalu, orang desa adalah korban dari para ekonom yang mendapat julukan mafia Barkleys yang merancang bangun negara dengan sistem kapitalis menciptakan kelompok oligarki taipan-taipan Hoakiau, juga berpaham liberal memberangus cara pandang bumi putra yang berpedoman pada nilai-nilai lokal (local values). Akibatnya kaum bumi putera tidak mempunyai kemampuan untuk bersaing dalam dunia bisnis, juga tidak mampu memasuki dunia kerja yang membutuhkan standar kompetensi dan sertifikasi. Kemampuan pengetahuan (knowledge), ketrampilan (skills) juga perilaku dunia kerja (attitute) masih jauh lebih rendah dari negara-negara lain.

Kamis, 24 Agustus 2017

Catatan: Reklamasi Teluk Jakarta dan Reklamasi Kawasan Bakau Pesisir Rawa Kapuk

Jembatan Pantai Indah Kapuk,
Foto: YouTube
Oleh Fariz Panghegar 
Peneliti politik lokal dan studi perkotaan di Pusat Kajian Politik (Puskapol) FISIP Universitas Indonesia.

Sejak tahun 2014 Pemerintah DKI Jakarta telah menyampaikan rencana baru untuk wilayah pesisir Teluk Jakarta. Izin proyek reklamasi sudah diberikan kepada para pengembang swasta. 17 pulau akan dibangun berjejer di sepanjang Teluk Jakarta. Pasir dan tanah telah dituang di laut, pulau-pulau baru akan segera berdiri.

Reklamasi dalam artian menguruk wilayah perairan menjadi daratan bukan pengalaman baru bagi Jakarta. Sekitar awal tahun 1990-an reklamasi dilakukan di rawa mangrove tepi pantai di daerah Kapuk, Jakarta Barat (Rukmana, 2015). Belasan tahun kemudian rawa itu sudah selesai berganti rupa menjadi kawasan superblok bernama Pantai Indah Kapuk (PIK). Pengalaman reklamasi kawasan rawa mangrove di Kapuk dapat dijadikan refleksi terhadap rencana reklamasi di Teluk Jakarta.

Kapuk, dari Rawa Menjelma Superblok

Sebelumnya daerah Kapuk dikenal sebagai rawa luas (wet land) di tepi pantai (Gunawan, 2010). Rawa itu ditumbuhi mangrove. Beragam fauna hidup di sana, seperti ikan, burung bangau, dan monyet Angke yang ikonik (sering disebut juga monyet Ancol). Rawa di daerah Kapuk juga dimanfaatkan oleh warga untuk pertambakan ikan.

Seorang warga lokal menceritakan tempat tinggal masa kecilnya di daerah Kapuk. “Kapuk ditumbuhi pohon mangrove jauh lebih lebat ketimbang sekarang. Tempatnya teduh dan airnya bersih tidak terasa asin, berbeda sekali dengan daerah lain di wilayah utara Jakarta yang gersang dan air tanahnya terasa asin,” katanya.

Minggu, 20 Agustus 2017

Walhi: Proyek Kota Meikarta Langgar Hukum Tata Ruang dan Lingkungan Hidup

Picture: YouTube
Proyek pembangunan kota Meikarta di wilayah Cikarang Kabupaten bekasi sudah dijalankan sejak tahun 2015. Artinya sudah dua tahun pembangunan tersebut berjalan hingga sekarang dengan total luas kota yang dibangun sebesar 2.200 ha, setara dengan luas 3 kecamatan di perkotaan.

Kota Meikarta adalah kota baru yang akan dibangun setelah Jababeka, Delta Mas dan Suryacipta di wilayah Bekasi-Karawang.

Direktur Eksekutif Walhi Jawa Barat Dadan Ramdan menjelaskan merujuk pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Jawa Barat 2009-2029 dan RTRW Kabupaten Bekasi tahun 2011-2031, pembangunan kota Meikarta tidak ada dalam rencana tata ruang dan wilayah termasuk dalam lampiran peta rencana wilayah. 

Sabtu, 19 Agustus 2017

Beda Tanggal, Beda Nasib: Antara Korea dan Indonesia

Korea Selatan - Indoensia, Image: fotolia.com
Indonesia dan Korea Selatan merdeka pada hari yang berdekatan. Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945, Korea Selatan merdeka pada tanggal 15 Agustus 1945. Hanya beda 2 hari. Korea Selatan yang dahulu lebih miskin dari Indonesia, sekarang lebih maju dan menempati jajaran papan atas negara maju.

Orang Korea tidak merayakan 15 Agustus-an seperti di Indonesia. Mereka hanya mengibarkan bendera. Sudah. Tidak ada umbul-umbul, spanduk, lomba-lomba, apalagi peringatan yang meriah berbiaya mahal. Apakah tanpa semua itu mereka disebut tidak cinta negaranya? Jawabannya, pasti tidak! Karena orang Korea, tidak ada yang tidak cinta negaranya. 

Jika di Indonesia di tiap kantor dipasang foto presiden dan wakil presiden, maka di Korea Selatan mereka hanya memasang bendera negaranya. Bagi mereka: "Siapapun presidennya, negaraku tetap Korea (Selatan)".

Popular Posts