Minggu, 20 Agustus 2017

Walhi: Proyek Kota Meikarta Langgar Hukum Tata Ruang dan Lingkungan Hidup

Picture: YouTube
Proyek pembangunan kota Meikarta di wilayah Cikarang Kabupaten bekasi sudah dijalankan sejak tahun 2015. Artinya sudah dua tahun pembangunan tersebut berjalan hingga sekarang dengan total luas kota yang dibangun sebesar 2.200 ha, setara dengan luas 3 kecamatan di perkotaan.

Kota Meikarta adalah kota baru yang akan dibangun setelah Jababeka, Delta Mas dan Suryacipta di wilayah Bekasi-Karawang.

Direktur Eksekutif Walhi Jawa Barat Dadan Ramdan menjelaskan merujuk pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Jawa Barat 2009-2029 dan RTRW Kabupaten Bekasi tahun 2011-2031, pembangunan kota Meikarta tidak ada dalam rencana tata ruang dan wilayah termasuk dalam lampiran peta rencana wilayah. 

Sabtu, 19 Agustus 2017

Beda Tanggal, Beda Nasib: Antara Korea dan Indonesia

Korea Selatan - Indoensia, Image: fotolia.com
Indonesia dan Korea Selatan merdeka pada hari yang berdekatan. Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945, Korea Selatan merdeka pada tanggal 15 Agustus 1945. Hanya beda 2 hari. Korea Selatan yang dahulu lebih miskin dari Indonesia, sekarang lebih maju dan menempati jajaran papan atas negara maju.

Orang Korea tidak merayakan 15 Agustus-an seperti di Indonesia. Mereka hanya mengibarkan bendera. Sudah. Tidak ada umbul-umbul, spanduk, lomba-lomba, apalagi peringatan yang meriah berbiaya mahal. Apakah tanpa semua itu mereka disebut tidak cinta negaranya? Jawabannya, pasti tidak! Karena orang Korea, tidak ada yang tidak cinta negaranya. 

Jika di Indonesia di tiap kantor dipasang foto presiden dan wakil presiden, maka di Korea Selatan mereka hanya memasang bendera negaranya. Bagi mereka: "Siapapun presidennya, negaraku tetap Korea (Selatan)".

Kamis, 17 Agustus 2017

Ekonomi Indonesia Sudah Kobol-kobol


Oleh Sri Bintang Pamungkas, Akademisi Universitas Indonesia.

Yang selalu dijaga oleh negara-negara berkembang, juga negara-negara maju, adalah stabilitas dalam dua wilayah ekonomi, yaitu Government Expenditure atau Belanja Negara, dan Foreign Exchange Rate, atau nilai tukar. Masing-masing melibatkan dua neraca keuangan, yaitu neraca penerimaan dan pengeluaran negara, dan neraca pembayaran devisa. Kedua neraca itu masing-masing harus diusahakan seimbang.

Di kedua wilayah itulah menjadi problema Indonesia yang tidak pernah selesai. Dan untuk ke sekian kalinya, sekarang, Indonesia menghadapi situasi kritis. Itulah yang saya maksud dengan situasi kobol-kobol. Maksudnya, kalau Anda punya kantong uang, maka kantong itu berlubang cukup besar, dan uangnya bebas keluar untuk berbelanja dan lain-lain yang tak terkendali, sehingga habis. Dan Anda kesulitan untuk melanjutkan hidup, kecuali diselamatkan oleh sesuatu operasi besar.

Kebocoran dalam neraca penerimaan dan belanja negara atau APBN disebut defisit dalam APBN, disebabkan oleh penerimaan negara (dalam rupiah) berada di bawah target belanja negara. Belanja Negara memang ditargetkan demi kesejahteraan rakyat, tanpa harus melihat penerimaannnya yang terutama berasal dari pajak.

Untuk negara-negara maju itu tidak menjadi soal, sekalipun harus berutang, baik dengan meminjam dari dalam negeri maupun dari luar negeri, yaitu dengan menerbitkan Surat Utang (Obligasi). Dengan volume perekonomian mereka yang besar, cicilan utang dan bunganya bisa mereka bayar dengan mudah. Utang Negara seperti AS meliputi ribuan triliun dollar; dan sudah terjadi puluhan tahun. Kalau bakal kesulitan bayar, dia bikin perang dengan menjual senjata. Teknologilah yang akan membayar itu semua. Itu pun masih tersisa banyak untuk kegiatan explorasi di angkasa luar….!

Indonesia masih negara kecil, dan tidak pernah, bahkan tidak akan pernah, menjadi negara maju, karena tidak pernah mampu memilih pemimpin yang berkualitas. Sudah cukup puas kalau melihat calon pemimpinnya Ulama seperti Gus Dur, atau gagah seperti SBY, atau pandai ‘ngecap’ seperti Jokowi! Ternyata Anda semua salah pilih!

Senin, 14 Agustus 2017

YLKI Minta Konsumen Tunda Pembelian Apartemen Kota Meikarta


MEIKARTA, seolah menjadi kosa kata baru dalam jagad perbincangan di kalangan masyarakat konsumen di Indonesia. Promosi, iklan dan marketing yang begitu masif, terstruktur dan sistematis, boleh jadi membius masyarakat konsumen untuk bertransaksi Meikarta. Bahkan, YLKI pun sempat memprotes sebuah redaksi media masa cetak, karena lebih dari 30 persennya isinya adalah iklan full colour Meikarta lima halaman penuh dari media cetak bersangkutan. Dengan nilai nominal yang relatively terjangkau masyarakat perkotaan (Rp127 jutaan), sangat boleh jadi 20.000-an konsumen telah melakukan transaksi pembelian/pemesanan.

Kendati Wagub Provinsi Jabar Dedi Mizwar, telah meminta pengembang apartemen Meikarta untuk menghentikan penjualan dan segala aktivitas pembangunan, karena belum berizin; promosi Meikarta tetap berjalan, untuk menjual produk propertinya.

Selasa, 08 Agustus 2017

Gejala Anti-Kritik Rejim Jokowi


Kepolisian menangkap Sri Rahayu (32) di kediamannya di Desa Cipendawa, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat pada Sabtu (5/8).

Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Mabes Polri Brigadir Jenderal Fadil Imran mengatakan Sri diamankan karena diduga menyebarkan berbagai konten yang menghina Presiden Joko Widodo, lambang negara, sejumlah partai politik, serta organisasi kemasyarakatan.

Dia melakukan itu melalui akun Facebooknya yang diberi nama Sri Rahayu Ningsih (Ny Sasmita).

"Tersangka mendistribusikan puluhan foto-foto dan tulisan dengan konten penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo, beberapa partai, organisasi kemasyarakatan dan kelompok dan konten hoax lainnya," tutur Fadil, Ahad (6/8).

Dengan demikian, Sri masuk ke dalam barisan orang-orang yang juga pernah ditangkap karena diduga melakukan penghinaan kepada Presiden. Pada Juni lalu, dua orang juga ditangkap kepolisian terkait dengan dugaan penghinaan terhadap Presiden.

Terkait dengan hal tersebut, pengamat politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno mengatakan, penangkapan terhadap orang-orang yang menghina Jokowi itu bisa disebut sebagai simtom atau gejala pemerintahan Jokowi menuju pemerintahan yang anti-kritik.

Adi mengatakan bahwa belakangan ini banyak beredar fitnah dan kebencian, khususnya di media sosial. Banyak dari mereka berani melakukan itu karena berlindung di balik kata 'demokrasi'.

Walaupun demikian, menurut Adi, justru keliru ketika pemerintah menanggapi kritik dan pendapat masyarakat dengan langkah yang cenderung represif tanpa ada klarifikasi dari pihak yang bersangkutan.

Dia menegaskan masih banyak kalangan yang tidak memahami UU ITE beserta ancaman hukuman yang bakal menjeratnya.

Adi mengatakan, kepolisian mesti mengklarifikasi dan mendalami lebih jauh personal Sri Rahayu sebelum membawanya ke tahap hukum yang lebih lanjut, misalnya ditetapkan menjadi tersangka.

"Jangan apa-apa dilawan dengan status tersangka. Jangan sampai ada kesan represif," tutur Adi.

Adi membandingkan rejim saat ini dengan mengatakan bahwa pemerintahan sebelumnya, yakni rejim kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Dia menilai pemerintahan saat itu dinilai lebih bisa ‘menerima’ kritik.

Rezim SBY dinilai lebih bisa menerima kritik dibandingkan dengan Jokowi.

Susilo Bambang Yudhoyono, Foto: ANTARA via CNN Indonesia
Menurutnya, SBY pun tidak jarang menerima kritikan dan ujaran kebencian dan fitnah tak berdasar saat menjabat sebagai presiden. Semuanya terlontar di media sosial mau pun ditampilkan melalui unjuk rasa.

Akan tetapi, penanganan pemerintah saat itu berbeda dengan saat ini, yang cenderung lebih masif menangkap oknum-oknum terkait.

"Bahkan suatu ketika ada demonstran yang bawa kerbau gede ke Bunderan HI (Hotel Indonesia) sebagai simbol kritik ke SBY yang dinilai lamban menghadapi persoalan. Dan mereka tak ditangkap," kata Adi.

Contoh lain, lanjut Adi, yakni saat SBY diserang oleh gerakan cabut mandat pada 2007.

Kala itu, pemerintah seolah membiarkan mereka menyuarakan pendapatnya. Sehingga orang-orang yang bersangkutan tidak bernasib buruk seperti di masa pemerintahan Jokowi.

- Disalin dari CNN Indonesia

Sabtu, 29 Juli 2017

Kebijakan Redenomisasi Tak Ada Manfaat, Justru Rugikan Masyarakat


Oleh: Rizal Ramli, Ekonom Senior

Tidak ada hujan tidak angin, tiba-tiba saja dengan gagah berani Bank Indonesia (BI) dan pemerintah menyatakan akan memberlakukan kebijakan rednominasi rupiah. Dengan redenominasi ini, kelak akan diterbitkan mata uang rupiah baru dengan penghapusan angka tiga nol. Dengan begitu, mata uang Rp1.000 saat ini akan diganti dengan Rp1 mata uang baru.

BI dan pemerintah mengklaim kebijakan redenominasi sangat banyak manfaatnya dan tidak sama dengan “pemotongan uang” (sanering). Sayangnya, pernyataan gagah berani tersebut tidak didukung oleh argumen-argumen yang jelas dan empirik tentang manfaat dari redenominasi.

Untuk rakyat biasa, redenominasi adalah istilah baru yang membingungkan. Dalam praktiknya, istilah itu nyaris sama dengan upaya pemotongan uang. Menerbitkan uang baru Rp 1 yang nilainya sama dengan Rp1.000 saat ini, pada praktiknya merupakan “paksaan inflasi” (force inflation). Karena daya beli golongan menengah ke bawah akan terpotong dengan adanya kenaikan harga-harga setelah mata uang baru diterbitkan.

Misalnya, untuk sebungkus kacang goreng seharga Rp800 saat ini, kelak dengan uang baru harganya akan disesuaikan menjadi Rp1 baru yang ini sama saja artinya menaikkan harganya sebesar Rp200 mata uang sekarang. “Inflasi yang dipaksakan” inilah yang akan terjadi serentak setelah pemberlakuan redenominasi.

Rabu, 12 Juli 2017

Akibat 'Ndeso', Lahirlah VOC Made in Indonesia


Oleh Hamar


Waktu pertama kali saya jadi anggota MPR/DPR RI tahun 1999, terus terang saja saya masih NDESO politik dan NDESO konstitusi negara. Setelah saya tersadar dari NDESO, saya merasakan kenyataan pahit dan menakutkan akan hilangnya aqidah generasi saya, hilangnya Pancasila dan hilangnya tanah tumpah darah saya. Ini semua akibat amandemen UUD 1945 yang dilakukan bukan atas kehendak Rakyat. Saya tersadar bahwa Indonesia ini bukan negara saya lagi... Lalu ke mana saya harus pergi..? Ke mana generasi saya akan tinggal? Kolonialisme... Made in Indonesia.

Jumat, 07 Juli 2017

Negara di Tepi Jurang Krisis, Jokowi Sebaiknya Menyerah


Oleh Ferdinand Hutahaean 
(Aktivis Rumah Amanah Rakyat - Bela Tanah Air) 

Rasanya tak percaya dan tidak bisa menerima kenyataan Bangsa saat ini di tengah menuju 3 tahun pemerintahan Jokowi sebagai Presiden. Kondisi Ekonomi, Politik dan Hukum rasanya berjalan seperti orang yang mabuk berat. Sempoyongan, terhuyung-huyung ke kiri ke kanan, sesekali terjerembab jatuh, bangkit lagi sempoyongan dan jatuh lagi. Meski terus bergerak tapi entah kapan akan sampai di tujuan tidak ada yang tahu, karena tujuannya sendiri ke arah mana juga tidak jelas. Tujuannya hanya kata pulang ke rumah, meski rumahnya di mana sang mabuk pun tidak tahu jalannya. Hanya berjalan, bergerak sempoyongan tanpa arah, dan mungkin saja akan terjerembab di comberan pinggir jalan tanpa bisa bangkit lagi sampai pada akhirnya sang mabuk sadar, atau ditolong pihak lain. Itulah analogi kondisi bangsa yang saat ini ada dalam pikiran saya. Mudah-mudahan saya tidak berlebihan menganalogikan kondisi ini.

Kamis, 06 Juli 2017

Frasa 'Bangsa Indonesia' Dihapus, UUD RI 1945 Saat Ini adalah Palsu!

Oleh Batara R. Hutagalung (Sejarawan)


Di dalam beberapa artikel yang telah saya posting di medsos saya berpendapat, bahwa UUD RI yang ditandatangani pada 19 Oktober 1999 (Perubahan pertama), 18 Agustus 2000 (Perubahan kedua), 9 November 2001 (Perubahan ketiga) dan 10 Agustus 2002 (Perubahan keempat), tidak dapat dikatakan sebagai UUD 1945.    

Bahkan apabila ada yang mengatakan bahwa yang ditandatangani pada 10 Agustus 2002 adalah UUD 1945, maka dengan tegas saya nyatakan pendapat saya, bahwa itu adalah UUD 1945 PALSU.      

Selain 89 persen ayatnya baru, juga yang sangat janggal dan termasuk kategori penipuan publik, adalah adanya BAB yang kosong, yaitu BAB IV, namun tetap dicantumkan.      

Sebelum dilakukan pembahasan terhadap UUD 1945 yang disahkan tanggal 18 Agustus 1945, Pimpinan MPR 1999 – 2004 menyatakan antara lain, bahwa yang tidak akan diubah adalah Pembukaan UUD 1945 dan Batang Tubuh yang terdiri dari 16 BAB serta tetap terdiri dari 37 Pasal.     

Faktanya adalah, hanya 15 BAB karena BAB IV kosong. Pasal tetap 37 namun ditambah 89 persen ayat baru. Apabila tidak dicermati dan hanya melihat angka-angkanya, maka seolah-olah Batang Tubuh UUD 2002 tetap terdiri dari 16 BAB dan 37 Pasal.    

Perlu dicek kebenarannya pernyataan, bahwa hasil pembahasan UUD akan dicantumkan sebagai Adendum, bukan sebagai Amandemen. Faktanya, hasil pembahasan ternyata dicantumkan sebagai Amandemen.         

Di sini letak penipuan terhadap seluruh rakyat Indonesia. Hal ini juga merupakan pembodohan masyarakat, bahwa untuk menyusun konstruksi Undang-Undang Dasar suatu Negara, dapat dicantumkan BAB atau Pasal yang kosong, hanya agar sekilas tampak seperti yang asli.     

Rabu, 05 Juli 2017

Dalam Lingkungan Kebohongan (Kaum Rasis) Jokowier dan Ahoker


Tidak terasa Pemerintah Jokowi telah menelan waktu 3 tahun berlalu. 3 tahun itu pula Jokow(i)er, Ahok(er), Jokopedia, Seknas, Bara JP, Partai Pendukung dkk, berkoar-koar memuja-muji pemerintah saban hari tanpa henti, tanpa cape dan tanpa bosan. Anda katakan pemerintahan Jokowi anti korupsi, anti kolusi dan anti nepotisme. Pemerintah memberantas mafia dan kartel, pemerintah menepati janji. Pemerintah tidak langgar HAM, berkomitmen pada rakyat, konsisten, demokratis, menghormati kebebasan ekspresi. Semua kata-kata itu adalah kesimpulan kalian. Tentu saya hormati tapi saya mau tanya bagaimana bisa memberantas para oligarki (mafia ekonomi dan kartel dagang) yang menempatkan seorang walikota ke gubernur dan presiden dalam waktu kurang dari 3 tahun, - orbit bak meteor - kalau tidak dibekini oleh kaum oligarki para taipan hoakiao di negeri ini.

Bagaimana kita bisa memastikan pemerintah ini bersih anti KKN sedangkan BUMN dijadikan alat banjakan 25 orang penganggur jalanan dan job seeker? Sedangkan Ahok sempat keluarkan jurus jitu adanya sokongan para taipan dalam pemilihan presiden. Udar Pristono diduga dibungkam. Freeport tadinya Jokowi tolak bak seorang nasionalis tulen. Namun akhirnya tunduk dan bertekuk lutut pada simbol imperialisme Amerika ini, dll. Dalam pemerintahan ini, kita sedang menyaksikan (sambil ketawa) sandiwara murahan pemerintahan, antar institusi negara dibentrokkan, hukuman mati, penenggelaman sampan-sampan murahan, hukum jahiliah kebiri, kapitalisasi politik Laut Cina selatan yang suhu politiknya tidak pernah besar dan tidak akan pernah besar dengan pura-pura dan menipu rakyat dengn mengobarkan semangat nasionalisme di atas geladak kapal perang Republik Indonesia, pembelian rakyat kecil (wong cilik), penipuan murahan dan omong kosong terhadap orang-orang telanjang di Papua dengan mengatakan akan bangun rel kereta api di Papua, jalan tol melintasi tebing-tebing terjal. 

Kamis, 11 Mei 2017

Surat Terbuka Untuk Para Romo & Suster di Sekolah-Sekolah se-Indonesia

Romo dan Suster yang saya hormati,

Saya F.X. Kadiaman, seorang Katholik sejak lahir. Saya taat akan ajaran yang diajarkan oleh agama saya dan saya cinta NKRI.

Saya mohon untuk para romo dan suster di sekolah sekolah untuk tidak memaksakan ego kalian, tidak memaksakan kepentingan segelintir orang.

Saya mohon jangan rusak anak-anak kami dengan dongeng yang menyesatkan, kalau kalian cinta dengan agama kita dan NKRI ini mohon jangan memaksakan ego dan kepentingan segelintir orang kepada anak-anak kami.

Saya terkaget ketika malam hari sepulang kerja, anak perempuan saya yang duduk di bangku SMP mengajak saya untuk mendoakan Ahok agar Ahok terlepas dari jeratan hukum, "Papi ayo doakan Pak Ahok anak Tuhan yang sedang di mendapat cobaan iblis".

Sontak, saya bertanya, "Siapa yang mengajarkanmu. Nak"? 

Anak saya menjawab. "Hari ini di sekolah suster mengajak kita semua mendoakan Pak Ahok agar terlepas dari cobaan Iblis".

Anak-anak kami tidak tahu apa itu politik. Mengapa kalian melibatkan anak sekolah untuk urusan Ahok? Apa mereka kenal dengan Ahok? Ya mungkin mereka tau Ahok dari media yang ada. Siapa yang tidak tahu kalau media sekarang tidak netral alias sudah menjadi suatu partisan seorang yang maju dalam ajang politik.

Tapi apakah Ahok Anak Tuhan seperti yang kalian ceritakan??

Apakah Anak Tuhan berbicara kotor di publik?

Apakah Anak Tuhan menindas kaum yang lemah dan berpihak kepada kartel?

Apakah Anak Tuhan Korupsi?

Ketika seorang katholik tidak mendukung Ahok apakah itu berarti dia melanggar ajaran Tuhan?

Saya tidak mau terjebak dengan logika bodoh yang disampaikan beberapa pemimpin agama kalau ahok anak tuhan dsbnya.

Para romo dan suster yang sangat saya hormati,

ini bukan urusan agama ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan agama ataupun Ras!!! Ini masalah 1 orang bernama Ahok yang menistakan agama lain dan 1 orang manusia biasa ini juga memiliki tabiat yang buruk. Maka jangan bodohi anak-anak kami dengan menyebut dia anak Tuhan.

Coba kalian renungkan kasus-kasusnya:

- indikasi korupsi pengadaan busway
- reklamasi
- sumber waras
- penggusuran bukit duri.

Sebagai pengayom harusnya kalian tidak mengajarkan hal-hal kebohongan kepada para gembala-gembala Tuhan.

Semakin kalian memaksakan ego kalian dan kepentingan segelintir orang, maka kebhinekaan yang kita banggakan semakin jauh, karena apa? Karena akan semakin terlihat bahwa kita hanya ingin golongan kita saja yang paling benar.

Hormatilah keputusan Hakim, kalau kalian tidak puas dengan keputusan Hakim, ya itu realitas di Negara kita ini. Tapi pertanyaanya kemana kalian kalau merasa Hukum di Negara ini sudah tidak adil??? 

Apakah hanya karena Ahok divonis 2 tahun penjara, lalu kalian bilang Hukum sudah mati??

Mengapa saat seorang Nenek divonis penjara karena mengambil kayu dan seorang Kakek tua divonis karena menanam singkong kalian diam? 

Apa kalian hanya berpihak kepada kelompok tertentu?

Sekali lagi, saya mohon... anak kami sedang menimba ilmu di sekolah, bukan sedang mendengarkan dongeng. Tolong jaga masa depan anak-anak kami. Biarkan mereka tumbuh kembang dengan kejujuran. 

Mari kita jaga simpul kebhinekaan kita. NKRI harga mati. Semoga Tuhan memberkati kita semua.

Salam,

F.X. Kadiaman

Benda, 10 Mei 2017

Jumat, 10 Maret 2017

Catatan: Reklamasi Teluk Jakarta dari Cina Untuk Cina. “Sebuah Ambisi Kolonisasi Cina”



Melihat ngototnya Ahok, Gubernur DKI, untuk tetap mempertahankan izinnya untuk memberikan keleluasaan pengembang untuk membangun 17 pulau di Utara Jakarta wajib dicurigai sebagai punya niat dan maksud tertentu. Tak mungkin ada niat-niat bisnis semata, dengan berkolusinya penguasa dan pengusaha meski menabrak hukum dan aturan dan abai dan cuek terhadap pendapat pakar dan publik.

Dan sepertinya, Presiden Jokowi, yang teman dekatnya Ahok seolah tidak peduli dengan suara-suara protes dan pelanggaran yang dilakukan oleh Gubernur DKI dalam proses Reklamasi ini. Terbukti sampai detik ini tidak ada suara istana soal ini. Ini perlu dicatat oleh publik.

Sabtu, 04 Maret 2017

Mitos Modernisasi dan Uang di Balik Mega Proyek Reklamasi Teluk Jakarta

Foto udara proyek reklamasi Teluk Jakarta. Sabtu (19/19) | ANTARA

Segala cara dihalalkan agar Mega Proyek Reklamasi Teluk Jakarta bisa digolkan. Salah satu kampanye yang mereka kembangkan adalah dengan menciptakan mitos bahwa Reklamasi Teluka Jakarta dimaksud agar Jakarta jadi kota yang modern dan bersifat kosmopolitan sehingga punya daya tarik bagi investor asing.

Indonesia - Negeri sejuta isu, negeri yang diurus dengan senda gurau

Foto via BBC
DULU, sekitar 2 tahun lebih yang lalu, saya masih melihat dan hidup di sebuah negara di mana pemerintahannya diurus dengan serius meski kita harus jujur mengakui segala kekurangan yang ada waktu itu. Memang tidaklah mudah menjadi seorang presiden dan tidaklah mudah memimpin negara sebesar Republik Indonesia ini. Dibutuhkan kapasitas dan kapabilitas yang cukup besar untuk mampu memimpin Indonesia, sebuah negara yang serba multi di sudut-sudut kehidupannya.


Kamis, 16 Februari 2017

Catatan Bang Abdullah Hehamahua tentang Antasari dan KPK…

Abdullah Hehamahua


Catatan Bang Abdullah Hehamahua tentang Antasari dan KPK…

Pertama, secara formal, Antasari alumni HMI, tapi bukan kader. Kedua, terpilihnya beliau menjadi komisioner KPK, dipermasalahkan internal KPK. Untuk meyakinkan internal KPK, saya minta pegawai memberi waktu 6 bulan ke Antasari untuk beliau buktikan bahwa dirinya pantas menjadi ketua KPK.

Popular Posts