Pilkada Pura-Pura Demokrasi

Efisiensi politik, katanya. Tapi yang hemat itu justru demokrasi rakyatnya, bukan anggarannya.

Balik ke DPRD, tapi ogah balik ke UUD 1945 (asli). Kembali setengah hati, demokrasi pun disunat separuh nyawa.

Usulan pilkada hemat adalah refleksi dari keengganan elit politik untuk mempertanggungjawabkan kekuasaan kepada rakyat. Mereka ingin kemudahan kontrol melalui DPRD, tapi menolak tunduk pada kedaulatan rakyat sebagaimana digariskan dalam UUD 1945 (asli).

Begitulah bentuk kemunduran konstitusional yang dibungkus retorika efisiensi.

Mereka bilang: demi hemat anggaran, kepala daerah dipilih DPRD. Tapi diam-diam, yang dihemat justru suara rakyat.

--------------

Konstitusi? Hanya topeng. Kekuasaan? Itu tujuannya.

--------------

Panggung demokrasi mereka gelar, tapi lakonnya tetap sama: oligarki berjubah undang-undang.

Katanya demokrasi mahal. Padahal yang bikin mahal itu ongkos jual-beli suara.

Solusinya? Bukan perbaiki sistem, tapi balik ke zaman lama: semua lewat ruang tertutup DPRD. Rakyat cuma jadi penonton.

Mereka berteriak 'konstitusional'. Padahal sedang membajak konstitusi. Dicomot pasal demi pasal untuk jadi alat tipu daya. Mengkhianati konstitusi dan menghias pelanggaran dengan menyulap hukum menjadi tirai kekuasaan.

Mereka tidak mau kembali ke UUD 1945 (asli) karena terlalu jujur. Lebih enak pakai UUD tambal sulam: bisa disesuaikan dengan kepentingan.

------------

Sekarang, kepala daerah mau dipilih DPRD lagi.

------------

Itu bukan hemat, tapi hemat-hamatan untuk mengamankan kawan. Akal-akalan demi menyelamatkan kursi dan jaringan kroni. Demokrasi dipangkas, oligarki dipoles.

Ular itu masih ada, tapi kini berbicara dengan bahasa hukum. Begitulah ular berjubah undang-undang.

Sebagian rakyat sering menyaksikan eksperimen politik dan kini sedang menyaksikan eksperimen bagaimana caranya mundur ke masa lalu tanpa merasa malu.

DPRD disulap jadi alat pemilihan.

Rakyat didongengkan soal efisiensi.

Sementara mereka sibuk mengatur kursi dan amplop.