Sekadar Mengamati Video Sadis 23 Mei 2019

Oleh: Asyari Usman (Wartawan Senior)

Hampir tidak ada bedanya dengan keberingasan tentara Israel ketiga mengejar anak-anak remaja yang melakukan ‘intifada’. Bahkan, mungkin yang ini lebih sadis lagi. Jangan-jangan mereka telah dikursuskan bagaimana cara melakukan kesadisan. Cara menyiksa dengan keroyokan.

Begitulah kesimpulan saya setelah memutar beberapa kali video yang menunjukkan seseorang yang tak lagi berbaju, sedang dikeroyok oleh sekitar 8-10 para petugas yang berseragam gelap. Mereka ada yang memegang senjata laras dan alat-alat proteksi tubuh yang cukup lengkap. Beberapa orang menyandang tameng (perisai). Rata-rata mereka memegang semacam kayu panjang (diperkirakan potongan rotan).

Video ini direkan dari posisi gedung bertingkat. Lokasi kejadiannya tampak seperti halaman masjid. Perekam video itu berkomentar bahwa seseorang yang dikeroyok itu kemungkinan anak remaja.

Para pengeroyok itu beringas bagaikan sudah lama tidak berjumpa mangsa. Yang dikeroyok tampak tidak lagi bergerak. Apalagi melawan. Ada sesekali dia terlihat menggerakkan kakinya. Mungkin, itulah gerakan terakhir anak tsb.

Metode penyiksaan itu tidak tanggung-tanggung. Para petugas yang memegang senjata laras memukulkan popor dan batang senjata mereka dengan ‘full force’ (sekuat tenaga). Yang lain-lainnya memukulkan rotan ke tubuh yang tampak telah lembik terkulai-kulai itu.

Dengan kaki yang terbungkus sepatu ‘riot gear’ (sepatu keras), salah seorang petugas berseragam gelap itu menendang bagian dada atau kepala anak itu. Sekuat tenaga juga. Bayangan saya, seandainya pun badan anak itu sedang dibalut alat alat proteksi, hampir pasti dia akan mengalami luka berat. Luar-dalam. Tak mungkin selamat dengan tendangan yang diayunkan sepenuh hati itu.

Dalam keadaan yang sudah tak bergerak lagi, masih sanggup para pengeroyok bersenjata lengkap itu memukuli si anak malang tsb. Luar biasa hebat aparat seragam gelap.

Setelah puas mengeroyok anak itu, dua orang petugas menyeret tubuh yang ‘telah diam’ itu ke satu tempat. Rekaman video pun selesai.

Setelah melihat video itu, saya bertanya-tanya apa gerangan yang menyebabkan aparat seragam gelap menjadi begitu sadis, beringas, kalap dan lupa diri? Pendidikan atau pelatihan macam apa yang diberikan kepada mereka? Indoktrinasi seperti apa yang disuntikkan ke kepala mereka?

Terus, apakah ada SOP untuk mengeroyok target yang sudah tak berkutik, yang telah terkulai-kulai? Apakah ada materi pelatihan yang khusus menghilangkan rasa kasihan terhadap korban yang sudah tak berdaya?

Apakah tidak ada materi tentang kemanusiaan dan keberadaban? Apakah mereka sengaja dilatih untuk menjadi seperti, maaf, srigala kelaparan? Yaitu, srigala yang akan mengeroyok mangsanya sampai mati?

Aparat seragam gelap di video itu bagaikan tidak pernah tahu Pancasila. Bagaikan tak kenal Tuhan. Seperti orang yang tak beragama. Bagaikan tak punya anak-kemenakan remaja.

Ingin rasanya mendapatkan jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan ini. Tapi, ada video lain yang bisa “menghibur”. Yaitu, rekaman yang menunjukkan ratusan seragam gelap berjoget gembira di jalanan. Mereka tampak senang. Melompat-lompat kegirangan. Kurang jelas apakah mereka berjoget-ria setelah berhasil mengeroyok sampai tuntas anak remaja itu.

Saya teringat dengan nasib rakyat Palestina yang dikejami terus-menerus oleh polisi dan tentara Israel. Teringat dalam konteks begini: mengapa tidak kita salurkan saja kehebatan seregam gelap itu untuk melindungi warga Palestina?

Saya bayangkan, ketangkasan keroyok seragam gelap itu mungkin bisa menghalau tentara Israel dari tanah Palestina. Barangkali perlu kita coba. Siapa tahu!

Tidak Pro Prabowo dan Tidak Pro Jokowi, tetapi...

Saya hanya tidak tega melihat kondisi rakyat Indonesia.

Secara prinsip infrastruktur sangat penting dan bagus. Oleh karena itu sangat penting, maka pembangunan infrastruktur telah dikerjakan sejak zaman Soeharto hingga SBY.

Bedanya?

Pada era Jokowi, pembangunan infrastruktut dilakukan dengan obsesi yg sangat dipaksakan. Sehingga aspek lain baik seperti sektor pertanian, sektor peternakan dan lainnya terabaikan.

Dalam kondisi semacam itu, daya beli rakyat dan sektor riil perekonomian terpuruk. Jangan bilang rakyat kita malas. Pada jam 03.00 pagi saja, mereka sudah pada ke pasar.

Ada hal yg ironis, meski infrastruktur itu penting. Bandara, stasiun diperbaharui semua dan menjadi megah.

Hanya saja perlu dicatat.. 100 persen UMKM tersingkirkan dan digantikan oleh Alfamart, Indomaret, dan sebagainya.

Orang Indonesia memang hebat. Membangun dengan dana APBN. Setelah rampung,  yang bisa cari duit adalah orang asing.

Nelly Siringo Ringo: Saya Dipidanakan Karena Membuka Email Kepunyaan Sendiri

Sudah 2 tahun ini waktuku habis sia-sia, 4 bulan lebih dipenjara, ditambah 1,5 tahun bolak balik di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena aku di dakwa dengan 3 KASUS yang semuanya terjerat UUITE alias UU Subversif Kekinian.

1. Ditangkap karena mengunduh artikel LIPPOWAY yang ditulis si JOHN, yang tidak pernah aku ketahui siapa si John tersebut.

Bentuk artikel itu pdf. (e-book), yang aku pikir itu adalah semacam buku ilmiah yang tertulis sangat rapih, dan sudah tersebar dimana-mana, jadi manalah aku tau kalau itu HOAX, mana ada sih HOAX tertulis dalam BUKU TEBAL SEBANYAK 62 HALAMAN...? (Tapi herannya kok terbukti Lippo melakukan penyuapan-penyuapan Meikarta...? Sekarang Lippo malah sudah berurusan dengan KPK).

Maka jadilah aku unduh artikel dalam bentuk pdf tersebut, yang ternyata buku itu isinya mengenai tentang kejahatan korporasi Lippo, lalu aku upload lah di facebook, yang tujuanku sebenarnya untuk minta klarifikasi apakah benar isi buku yang ditulis oleh John tersebut dan niat aku sebenarnya juga untuk menyelamatkan bangsa dan negara dari tipu-tipuan korporasi Lippo, sifatnya itu mengantisipasi...Dan ada hal yang sangat penting menurut ku yang membuat keinginanku untuk lebih mengetahuinya yaitu judul buku tersebut itu SENIN SAMPAI JUMAT MENIPU ORANG, SABTU SAMPAI MINGGU MENIPU TUHAN..Luar biasa judul buku tersebut, membuat aku bertahan membaca 62 halaman sekaligus tanpa berhenti...Dalam hatiku buku ini dahsyat, begitu beraninya orang menipu TUHAN.. Siapa dia yang berani menipu TUHAN, kecuali si Iblis...?

Aku ditangkap diperiksa di BARESKRIM POLRI, statusku waktu ditangkap itu sudah menjadi TERSANGKA, aku ditangkap oleh 16 Polisi, digelandang langsung ke markas Cyber Bareskrim Polri, tapi dilepaskan tidak ditahan karena pidana hukuman atas tuduhannya di bawah 5 tahun, tapi kasusku tetap diproses alias tetap berjalan, kecuali aku meminta maaf kepada Lippo Group untuk suatu buku yang bukan aku yang tulis, dan kalau meminta maaf karena mengunduh, bagaimana dengan ribuan orang yang lain yang juga ikut mengunduh buku tersebut...????? 

Mabuk Keajaiban: Di Balik Sulitnya Menasihati Sebagian Pendukung Fanatik Petahana

Oleh:  Aad Satria Permadi

Tulisan ini berdasarkan pengalaman pribadi saya berinteraksi (sekedar ngobrol dan berdebat) dengan kelompok “pemuja” petahana. Saya beri istilah “pemuja”, karena mereka ini sudah menganggap petahana satu-satunya sosok yang akan menyelamatkan Indonesia. “Ratu Adil”-lah istilahnya. 

Petahana tidak ada cacat sedikitpun bagi mereka. Ketika ditunjukkan kebodohan, kebohongan dan kegagalan petahana mereka tetap tak bergeming. Pernah saya tunjukkan beberapa video petahana yang gagap dan gugup di depan kamera saat menjawab pertanyaan wartawan. 

Pernah juga saya tunjukkan betapa petahana mengaku tidak membaca apa yang ditandatangani nya, mengaku IPK nya tidak lebih dari 2, sampai ketidakmampuan beliau berbahasa asing.

Paradoks Jokowi

Oleh Zeng Wei Jian

Meme aktivis Lieus Sungkharisma beredar. Caption atau keterangan foto (meme); "Kamsia Pak Jokowi, cukup ampe 2019 aja ya".

Dengan demikian, jadilah Lieus Sungkharisma sebagai orang Tionghoa pertama yang berani menolak kepemimpinan ulang Presiden Joko. He is the pioneer. Sementara mayoritas enggan keluar dari comfort zone, he speaks up.

"It is not easy to be a pioneer-but oh, it is fascinating," tulis Elizabeth Blackwell (British physician).

Joko punya chance berkuasa kembali. Bila tidak tumbang, dan terpilih kedua kali, maka dia bisa memerintah untuk ketiga kali. Tinggal ubah regulasi. Seperti Mr. Xi Jinping of China.

Seluas 83 Persen atau 159 Juta Hektare Lahan Indonesia Sudah Dikuasai Korporasi Asing dan Domestik

WAWANCARA Yaya Nur Hidayati
Oleh Harian Rakyat Merdeka

Polemik terkait penguasaan lahan oleh asing mengemu­ka menyusul serangan Ketua Majelis Kehormatan Partai Amanat Nasional Amien Rais terhadap kebijakan bagi-bagi ser­tipikat yang dilakukan Presiden Jokowi. Amien menilai, program bagi-bagi sertipikat tanah seba­gai bentuk pembohongan yang dilakukan pemerintah terhadap rakyat kecil. "Waspada bagi-bagi sertipikat, bagi tanah sekian hektare, tetapi ketika 74 persen negeri ini dimiliki kelompok tertentu seolah dibiarkan. Ini apa-apaan?" kata Amien.

Pernyataan eks ketua MPR itu pun mendapat reaksi keras dari Menteri Koordinator Maritim, Luhut Binsar Pandjaitan. Luhut mengancam akan mencari dosa-dosa, orang-orang yang kerap mengkritik pemerintah tanpa disertai data. Dari sinilah polemik terkait pemilikan lahan di Indonesia mengemuka. Sebenarnya berapa besar sih lahan kita yang dikuasai asing atau kelompok tertentu? Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) beber­apa waktu lalu pernah melakukan kajian terkait penguasaan lahan di Tanah Air. Berikut penuturan Direktur Eksekutif Nasional Walhi Yaya Nur Hidayati kepada Rakyat Merdeka.

Apa betul 74 persen lahan kita dikuasai kelompok tertentu?

Iya. Berdasarkan data Walhi la­han itu banyak dikuasai oleh ko­rporasi. Sebagian besar wilayah kita memang sudah di-kavling-kavling untuk korporasi. Kalau menurut penelitian Walhi itu yang dikuasai oleh korporasi adalah sebesar 82 persen, atau sekitar 159 juta hektare yang sudah diberikan konsensi untuk korporasi.

Lahan yang dikuasai itu dimanfaatkan dalam bidang apa saja oleh mereka?

Sebagian besar adalah untuk korporasi di sektor kehutanan, perkebunan, serta pertambangan. Itu sebagian besar menguasai wilayah kita. Nah, itu termasuk korporasi asing dan domestik. Jadi kurang tepat juga kalau dianggap lahan kita dikuasai asing. Yang sebenarnya adalah dikuasai oleh korporasi, tapi entitasnya bercampur antara do­mestik dengan asing. Tapi bahwa terjadi ketimpangan penguasaan tanah dan sumber daya alam itu memang benar terjadi.

Mata Najwa atau Kata Najwa?

Oleh: Iramawati Oemar

Acara Mata Najwa dan Kick Andy termasuk 2 program Talk Show yang dulu selalu saya ikuti. Keduanya punya gaya yang berbeda. Najwa Shihab – yang selalu menyebut dirinya “tuan rumah” Mata Najwa – selalu tampil khas dengan gaya bertanya yang menyelidik, mengulik segala sisi “tamu”nya secara mendalam, terkadang mencecar dan memberikan pertanyaan pancingan. Semua itu sah-sah saja, sepanjang masih proporsional dan tidak emosional.

Tetapi, ketika memasuki tahun politik 2014, Najwa semakin menunjukkan ciri khasnya itu ternyata tebang pilih. Perlakuannya pada tamu tidaklah seragam, ada yang sengaja disanjung, ada pula yang habis-habisan dijatuhkan. Salah satu – eh salah dua – episode Mata Najwa (ketika masih tampil di stasiun Metro TV) yang bisa jadi perbandingan betapa bak langit dan bumi sikap Najwa sang tuan rumah kepada tamunya adalah episode ketika Najwa mengundang Megawati Soekarno Putri dan ketika mengundang Angel Lelga.

Januari 2014, empat tahun yang lalu, Megawati diundang Mata Najwa. Saya menantikan tayangan ini, sebab penasaran banget, ingin tahu bagaimana Megawati berdialog dengan Najwa yang ceriwis, mencecar, menyelidik bahkan memojokkan. Sedangkan Mega dikenal sebagai sosok yang tertutup pada pers, bicaranya biasanya searah ketika di forum partainya.

Ternyata, yang saya saksikan di acara Mata Najwa, gaya sang tuan rumah jadi berbeda. Nana berdiri dari kursinya, menyambut kedatangan Megawati. Bahkan suasana di studio pun seakan disetting untuk sang tamu istimewa yang dihormati. Rekaman yang diputar sebagai pelengkap acara adalah testimonial dari Surya Paloh – boss nya Najwa di Metro TV – yang mengenal Megawati dan tentu saja memberikan pujian kepada Mega. Di kursi penonton, duduk Rano Karno berdampingan dengan Joko Widodo, keduanya Gubernur Banten dan Gubernur DKI saat itu, sekaligus kader partainya Mega. Hadir pula Puan dan beberapa politisi PDIP. Ibaratnya sang tamu hadir dikawal suporter.
.

Gubernur Anies Wajib Melawan Arogansi Luhut Panjaitan Soal Reklamasi

Oleh Asyari Usman (wartawan)

Dalam menghadapi langkah Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan (LBP) yang mencabut moratorium reklamasi 17 pulau di Teluk Jakarta, Gubernur Anies Baswedan tidak punya pilihan kecuali melawan keputusan itu. Perlawanan itu harus dilakukan bukan hanya karena Anies-Sandi telah menjanjikan penghentian reklamasi, tetapi yang lebih esensial lagi adalah karena Pak LBP melakukan 'bullying tactic' (main gertak) terhadap Gubernur terpilih.

Penerbitan keputusan pencabutan moratorium yang diiringi oleh arogansi Pak LBP itu, wajib dilawan oleh Anies-Sandi. LBP menggunakan bahasa bully yang meremehkan posisi Gubernur terpilih. Cara ini tidak bisa didiamkan. Pertarungan melawan Pak LBP tentu sangat berat. Itu pasti! Tetapi, membiarkan kesewenangan Menko Kemaritiman itu terhadap otoritas kegubernuran Anies, akan lebih berat lagi konsekuensi.

Sri Mulyani, Berkeley Mafia, IMF dan World Bank

Oleh Kwik Kian Gie

Mundurnya Sri Mulyani Indrawati (SMI) sebagai Menteri Keuangan RI di era pemerintahan SBY menimbulkan kehebohan dan banyak pertanyaan tentang penyebab yang sebenarnya. Ada yang mengatakan bahwa perpindahannya pada pekerjaan yang baru di World Bank (WB) adalah hal yang membanggakan. Tetapi ada yang berpendapat, bahkan berkeyakinan tidak wajar, terutama kalau dikaitkan dengan skandal Bank Century (Century).

Saya termasuk yang berpendapat, bahkan yakin sangat tidak wajar. Alasan-alasan saya sebagai berikut:

Beberapa ungkapan dan pernyataan dalam berbagai pidato perpisahannya mengandung teka-teki dan mengundang banyak pertanyaan, yaitu : “Jangan ada pemimpin yang mengorbankan anak buahnya.” “Saya tidak bisa didikte”. “Saya menang”. “Saya tidak minggat, saya akan kembali”. Dalam pidato serah terimanya kepada Menkeu yang baru SMI menangis tidak wajar, berkali-kali dan sangat-sangat sedih. Lucu, menyatakan menang kok menangis sampai seperti itu. Juga sangat tidak wajar adanya sikap yang demikian fanatiknya dari staf Departemen Keuangan dengan ungkapan belasungkawa, seolah-olah SMI sudah meninggal.

SMI sedang diperiksa oleh KPK sebagai tindak lanjut dari penyelidikan tentang skandal Century. Dalam proses yang sedang berjalan, Bank Dunia menawarkan jabatan dengan dimulainya efektif pada tanggal 1 Juni 2010. Bank Dunia yang selalu mengajarkan good governance dan supremasi hukum ternyata sama sekali tidak mempedulikan adanya proses hukum yang sedang berlangsung terhadap diri SMI.

Menurut Jakarta Post, yang memberitakan melalui siaran pers tentang pengangkatan SMI sebagai managing director di WB adalah WB sendiri. Setelah itu, melalui wawancara barulah SMI mengakui bahwa berita itu benar. Itu terjadi pada tanggal 4 Mei 2010.

Juru bicara Presiden memberi pernyataan bahwa Presiden SBY akan memberi konferensi pers setelah memperoleh ketegasan dari Presiden WB Robert Zoelick. Namun sehari kemudian diberitakan bahwa SBY telah menerima surat dari Presiden WB pada tanggal 25 April 2010. Mengapa SBY merasa perlu berpura-pura seperti ini?

Surat Terbuka Tentang Ilmuwan Indonesia

Oleh Deden Rukmana

Pada tanggal 17-24 Desember 2016 lalu, saya mendapatkan kehormatan diundang oleh Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk menghadiri kegiatan Visiting World Class Professor. Saya bertemu dengan lebih dari 40 ilmuwan diaspora Indonesia lainnya yang mengajar dan meneliti di berbagai belahan dunia. Banyak di antaranya ilmuwan tersebut telah saya kenal sejak lama khususnya yang terlibat dalam beragam kegiatan Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional (I-4). Saya pun bertemu dengan banyak teman ilmuwan baru dan beberapa di antaranya masih muda termasuk Dwi Hartanto.

Capture

Pertemuan awal saya dengan ybs tentunya sangat membanggakan saya mengingat usianya yang masih muda tetapi sudah menyandang jabatan sebagai Assistant Professor di TU Delft (Technische Universiteit Delft/Delft University of Technology) dalam bidang Aerospace. Setelah kegiatan selesai, saya tidak sempat lagi berkomunikasi langsung dengan ybs, kecuali melalui WA group dari para alumni kegiatan Visiting World Class Professor.

Negara Dililit Utang, Kwik Kian Gie: Kondisi Indonesia Sangat Bahaya

Ekonom senior Kwik Kian Gie menilai kondisi utang yang ditanggung negara hingga 2017 ini sudah dalam posisi sangat berbahaya. Pasalnya, jumlah utang yang ditanggung pun sangat fantastis. Hanya dalam dua tahun rezim Jokowi, utang indonesia bertambah hampir 1000 triliun rupiah.

Organisasi Buruh Bungkam Jokowi yang sebut Tak Terjadi Penurunan Daya Beli dengan Fakta ini

Harian Analisa

Kritik kepada Presiden Jokowi yang sebut tidak ada penurunan daya beli di masyarakat terus berdatangan dari berbagai kalangan. Kali ini kaum buruh pun ikut melakukan kritik kepada suami Iriana itu.

Dikutip Aktual, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyayangkan kebijakan pemerintahan Joko Widodo yang tak berbuat apa-apa di tengah tren daya beli yang terus anjlok.

Hal ini membuat kalangan buruh yang menjadi korban. Dalam tiga bulan terakhir, sebanyak 50 ribu buruh telah di-PHK di berbagai sektor industri.

Menurut Presiden KSPI, Said Iqbal gelombang PHK ini terjadi akibat menurunnya daya beli masyarakat, yang salah satunya disebabkan oleh adanya kebijakan upah murah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan.

Ketika Dana Keagamaan Mulai Diusik

WikiHow

Sejumlah kalangan langsung bereaksi keras atas ide Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani yang menginginkan agar zakat bisa dikelola dengan baik seperti pajak. 

Pengelolaan dana zakat seperti pajak ditentang karena dana zakat merupakan dana umat dan sudah ada badan yang langsung menangani dana zakat seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Sehingga pemerintah harusnya tidak perlu dominan mengatur  atau mengambilalih pengelolaan dana zakat.

Meikarta dan Metropolitan yang Sakit

Oleh: Farid Gaban

Lippo Group membuat gebrakan dengan mulai memasarkan Meikarta, sebuah komplek kota baru raksasa di pinggiran Jakarta. Luas lahannya sekitar 500 hektar.

Kota baru ini berisi antara lain 100 gedung pencakar langit hingga 40-an lantai, untuk hunian, perkantoran, pusat perbelanjaan, hotel bintang lima dan fasilitas penunjang lain. Pada tahap pertama, dibangun 250.000 unit hunian yang bisa menampung 1 juta jiwa.

Di satu sisi, ini merupakan prestasi real-estate yang spektakular; mungkin membanggakan bagian sebagian orang dan sangat menguntungkan bagi segelintir pengusaha.

Di sisi lain, ini sebuah kemunduran besar bagi metropolitan Jakarta untuk menata dirinya; untuk mengatasi problem lingkungan (air minum dan banjir); untuk meredakan kemacetan; dan untuk mengurai problem sosial yang kian akut dan kronis.

Meikarta dan “Urban Sprawl” tanpa Kendali

Meikarta bersaing dengan proyek real-estate raksasa mutakhir yang akan membuat metropolitan Jakarta kian gemuk. Sebut saja, reklamasi Teluk Jakarta dan Pantai Indah Kapuk yang diperkirakan akan menyedot 2-3 juta penghuni baru.

Proyek-proyek itu akan menambah beban lingkungan alam dan sosial metropolitan Jakarta, salah satu megacities terbesar di dunia.

Nawacita Jokowi: Cita-cita Utopia

Oleh: Natalius Pigai

Membangun Indonesia dari pinggiran. Begitulah salah satu butir cita-cita NAWACITA Presiden Joko Widodo 2014-2019. Adalah cita-cita yang enak didengar bagi kami orang-orang perdesaan seantero nusantara dari Merauke hingga Sabang dan dari Miangas ke Pulau Rote/Sabu. 

Cara pandang yang seakan-akan mau metamorfosis pembangunan nasional yang selama ini berpusat di kota-kota sebagai pusat pelayanan (services centre) juga kawasan industri sebagai pusat pertumbuhan (growth centre). Memang butir cita ini mau mengobati bulir-bulir yang mendalam karena tingginya disparitas pembangunan, sosial dan ekonomi, disparitas antara Timur dan Barat Indonesia, disparitas antara desa dan kota.

Di masa lalu, orang desa adalah korban dari para ekonom yang mendapat julukan mafia Barkleys yang merancang bangun negara dengan sistem kapitalis menciptakan kelompok oligarki taipan-taipan Hoakiau, juga berpaham liberal memberangus cara pandang bumi putra yang berpedoman pada nilai-nilai lokal (local values). Akibatnya kaum bumi putera tidak mempunyai kemampuan untuk bersaing dalam dunia bisnis, juga tidak mampu memasuki dunia kerja yang membutuhkan standar kompetensi dan sertifikasi. Kemampuan pengetahuan (knowledge), ketrampilan (skills) juga perilaku dunia kerja (attitute) masih jauh lebih rendah dari negara-negara lain.

Catatan: Reklamasi Teluk Jakarta dan Reklamasi Kawasan Bakau Pesisir Rawa Kapuk

Jembatan Pantai Indah Kapuk,
Foto: YouTube

Oleh Fariz Panghegar 

Peneliti politik lokal dan studi perkotaan di Pusat Kajian Politik (Puskapol) FISIP Universitas Indonesia.

Sejak tahun 2014 Pemerintah DKI Jakarta telah menyampaikan rencana baru untuk wilayah pesisir Teluk Jakarta. Izin proyek reklamasi sudah diberikan kepada para pengembang swasta. 17 pulau akan dibangun berjejer di sepanjang Teluk Jakarta. Pasir dan tanah telah dituang di laut, pulau-pulau baru akan segera berdiri.

Reklamasi dalam artian menguruk wilayah perairan menjadi daratan bukan pengalaman baru bagi Jakarta. Sekitar awal tahun 1990-an reklamasi dilakukan di rawa mangrove tepi pantai di daerah Kapuk, Jakarta Barat (Rukmana, 2015). Belasan tahun kemudian rawa itu sudah selesai berganti rupa menjadi kawasan superblok bernama Pantai Indah Kapuk (PIK). Pengalaman reklamasi kawasan rawa mangrove di Kapuk dapat dijadikan refleksi terhadap rencana reklamasi di Teluk Jakarta.

Kapuk, dari Rawa Menjelma Superblok

Sebelumnya daerah Kapuk dikenal sebagai rawa luas (wet land) di tepi pantai (Gunawan, 2010). Rawa itu ditumbuhi mangrove. Beragam fauna hidup di sana, seperti ikan, burung bangau, dan monyet Angke yang ikonik (sering disebut juga monyet Ancol). Rawa di daerah Kapuk juga dimanfaatkan oleh warga untuk pertambakan ikan.

Seorang warga lokal menceritakan tempat tinggal masa kecilnya di daerah Kapuk. “Kapuk ditumbuhi pohon mangrove jauh lebih lebat ketimbang sekarang. Tempatnya teduh dan airnya bersih tidak terasa asin, berbeda sekali dengan daerah lain di wilayah utara Jakarta yang gersang dan air tanahnya terasa asin,” katanya.

Walhi: Proyek Kota Meikarta Langgar Hukum Tata Ruang dan Lingkungan Hidup

Picture: YouTube

Proyek pembangunan kota Meikarta di wilayah Cikarang Kabupaten bekasi sudah dijalankan sejak tahun 2015. Artinya sudah dua tahun pembangunan tersebut berjalan hingga sekarang dengan total luas kota yang dibangun sebesar 2.200 ha, setara dengan luas 3 kecamatan di perkotaan.

Kota Meikarta adalah kota baru yang akan dibangun setelah Jababeka, Delta Mas dan Suryacipta di wilayah Bekasi-Karawang.

Direktur Eksekutif Walhi Jawa Barat Dadan Ramdan menjelaskan merujuk pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Jawa Barat 2009-2029 dan RTRW Kabupaten Bekasi tahun 2011-2031, pembangunan kota Meikarta tidak ada dalam rencana tata ruang dan wilayah termasuk dalam lampiran peta rencana wilayah. 

Gejala Anti-Kritik Rejim Jokowi

Kepolisian menangkap Sri Rahayu (32) di kediamannya di Desa Cipendawa, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat pada Sabtu (5/8).

Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Mabes Polri Brigadir Jenderal Fadil Imran mengatakan Sri diamankan karena diduga menyebarkan berbagai konten yang menghina Presiden Joko Widodo, lambang negara, sejumlah partai politik, serta organisasi kemasyarakatan.

Dia melakukan itu melalui akun Facebooknya yang diberi nama Sri Rahayu Ningsih (Ny Sasmita).

"Tersangka mendistribusikan puluhan foto-foto dan tulisan dengan konten penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo, beberapa partai, organisasi kemasyarakatan dan kelompok dan konten hoax lainnya," tutur Fadil, Ahad (6/8).

Dengan demikian, Sri masuk ke dalam barisan orang-orang yang juga pernah ditangkap karena diduga melakukan penghinaan kepada Presiden. Pada Juni lalu, dua orang juga ditangkap kepolisian terkait dengan dugaan penghinaan terhadap Presiden.

Terkait dengan hal tersebut, pengamat politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno mengatakan, penangkapan terhadap orang-orang yang menghina Jokowi itu bisa disebut sebagai simtom atau gejala pemerintahan Jokowi menuju pemerintahan yang anti-kritik.

Adi mengatakan bahwa belakangan ini banyak beredar fitnah dan kebencian, khususnya di media sosial. Banyak dari mereka berani melakukan itu karena berlindung di balik kata 'demokrasi'.

Walaupun demikian, menurut Adi, justru keliru ketika pemerintah menanggapi kritik dan pendapat masyarakat dengan langkah yang cenderung represif tanpa ada klarifikasi dari pihak yang bersangkutan.

Dia menegaskan masih banyak kalangan yang tidak memahami UU ITE beserta ancaman hukuman yang bakal menjeratnya.

Adi mengatakan, kepolisian mesti mengklarifikasi dan mendalami lebih jauh personal Sri Rahayu sebelum membawanya ke tahap hukum yang lebih lanjut, misalnya ditetapkan menjadi tersangka.

"Jangan apa-apa dilawan dengan status tersangka. Jangan sampai ada kesan represif," tutur Adi.

Adi membandingkan rejim saat ini dengan mengatakan bahwa pemerintahan sebelumnya, yakni rejim kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Dia menilai pemerintahan saat itu dinilai lebih bisa ‘menerima’ kritik.

Rezim SBY dinilai lebih bisa menerima kritik dibandingkan dengan Jokowi.

Susilo Bambang Yudhoyono, Foto: ANTARA via CNN Indonesia

Menurutnya, SBY pun tidak jarang menerima kritikan dan ujaran kebencian dan fitnah tak berdasar saat menjabat sebagai presiden. Semuanya terlontar di media sosial mau pun ditampilkan melalui unjuk rasa.

Akan tetapi, penanganan pemerintah saat itu berbeda dengan saat ini, yang cenderung lebih masif menangkap oknum-oknum terkait.

"Bahkan suatu ketika ada demonstran yang bawa kerbau gede ke Bunderan HI (Hotel Indonesia) sebagai simbol kritik ke SBY yang dinilai lamban menghadapi persoalan. Dan mereka tak ditangkap," kata Adi.

Contoh lain, lanjut Adi, yakni saat SBY diserang oleh gerakan cabut mandat pada 2007.

Kala itu, pemerintah seolah membiarkan mereka menyuarakan pendapatnya. Sehingga orang-orang yang bersangkutan tidak bernasib buruk seperti di masa pemerintahan Jokowi.

- Disalin dari CNN Indonesia

Kebijakan Redenomisasi Tak Ada Manfaat, Justru Rugikan Masyarakat

Oleh: Rizal Ramli, Ekonom Senior

Tidak ada hujan tidak angin, tiba-tiba saja dengan gagah berani Bank Indonesia (BI) dan pemerintah menyatakan akan memberlakukan kebijakan rednominasi rupiah. Dengan redenominasi ini, kelak akan diterbitkan mata uang rupiah baru dengan penghapusan angka tiga nol. Dengan begitu, mata uang Rp1.000 saat ini akan diganti dengan Rp1 mata uang baru.

BI dan pemerintah mengklaim kebijakan redenominasi sangat banyak manfaatnya dan tidak sama dengan “pemotongan uang” (sanering). Sayangnya, pernyataan gagah berani tersebut tidak didukung oleh argumen-argumen yang jelas dan empirik tentang manfaat dari redenominasi.

Untuk rakyat biasa, redenominasi adalah istilah baru yang membingungkan. Dalam praktiknya, istilah itu nyaris sama dengan upaya pemotongan uang. Menerbitkan uang baru Rp 1 yang nilainya sama dengan Rp1.000 saat ini, pada praktiknya merupakan “paksaan inflasi” (force inflation). Karena daya beli golongan menengah ke bawah akan terpotong dengan adanya kenaikan harga-harga setelah mata uang baru diterbitkan.

Misalnya, untuk sebungkus kacang goreng seharga Rp800 saat ini, kelak dengan uang baru harganya akan disesuaikan menjadi Rp1 baru yang ini sama saja artinya menaikkan harganya sebesar Rp200 mata uang sekarang. “Inflasi yang dipaksakan” inilah yang akan terjadi serentak setelah pemberlakuan redenominasi.

Akibat 'Ndeso', Lahirlah VOC Made in Indonesia

Oleh Hamar

Waktu pertama kali saya jadi anggota MPR/DPR RI tahun 1999, terus terang saja saya masih NDESO politik dan NDESO konstitusi negara. Setelah saya tersadar dari NDESO, saya merasakan kenyataan pahit dan menakutkan akan hilangnya aqidah generasi saya, hilangnya Pancasila dan hilangnya tanah tumpah darah saya. Ini semua akibat amandemen UUD 1945 yang dilakukan bukan atas kehendak Rakyat. Saya tersadar bahwa Indonesia ini bukan negara saya lagi... Lalu ke mana saya harus pergi..? Ke mana generasi saya akan tinggal? Kolonialisme... Made in Indonesia.