Pilpres 2019 Yang Menentukan

Oleh: Prof. Dr. Moeflich Hasbullah (Pakar Sejarah Islam, Dosen UIN Sunan Gunung Djati)

Mengapa pilpres yang hanya soal pergantian presiden dan kita sudah pengalaman menyelenggarakannya beberapa kali tapi sekarang ini demikian panas, tegang, sulit saling mengalah, kecurangan masif berani terang-terangan? Petahana akan menangkap siapa saja yang dianggapnya provokator bahkan sekarang dibuatkan hukum oleh Wiranto untuk menangkap siapa saja yang menghina Jokowi. Sisi lain, oposan akan mengerahkan gerakan rakyat yang disebut people power walaupun sebuah gerakan damai.

Kata "kalah" sekarang ini, nampaknya tidak akan diterima oleh kedua belah pihak. Apakah kekalahan tidak akan diterima hanya oleh kubu 02? Tidak. Kubu 01 juga sama, suasananya tidak akan menerima kekalahan untuk pilpres kali ini.

Bagi kubu 02, pemilu kali ini penuh rekayasa, karena itulah kecurangan struktural dan masif disiapkan sejak awal, catatannya di tim BPN mencapai ribuan, termasuk membangun opini melalui quick count yang diyakini hanya pesanan semata, hanya konstruksi untuk mempengaruhi pikiran dan mental masyarakat agar hasil pemilu bisa diterima dari hasil quick count dan perhitungan KPU.

Bagi kubu 01, pemilu kali tampaknya tidak bisa terima kekalahan karena diyakininya kelompok Islam radikal menyatu pada kubu 02 yang dituduhkannya akan merubah NKRI dan Pancasila. Prabowo iya nasionalis tapi dia didompleng oleh elemen Islam radikal dan ini membahayakan kelangsungan NKRI. Itulah pikiran di kubu 01. Maka, bagaimana pun caranya, 02 tidak boleh menang walaupun itu kekuatan rakyat.

Kalau soal pemilu biasa yang jurdil dan kondisi negara normal, kubu Jokowi dan kubu Prabowo pasti akan menerima kalah dan menang sebagai hal yang biasa. 

Tapi mengapa kondisi jadi rumit, panas, tegang dan gawat? Mengapa ada ribuan kecurangan yang dibaca masyarakat dari berita-berita media dan ditonton langsung dari banyak sekali video yang beredar? 

Mengapa survei dan quick count yang fungsinya membantu menghitung cepat tapi kali ini kontroversial dan tak diterima oleh satu paslon?

Berarti ada sesuatu. Itu jawabannya.......?

Bukankah pada banyak pemilu sebelumnya, 'kwikkoun'p- tidak jadi masalah? Karena tidak ada nuansa kecurangan apalagi masif. Di pilpres 2019 ini, masalahnya jelas karena pemilunya tidak wajar. Bukankah sepanjang sejarah pemilu Indonesia baru kali ini begitu banyak kecurangan yang disaksikan masyarakat? Mengapa ada korban kematian panitia begitu banyak hingga 550 lebih? Ada apa? Apa artinya? Sekali lagi, artinya ada sesuatu, ada yang tidak wajar, ada misteri yang besar yang sekarang jadi kontroversi. Bukankah mudah saja memahami itu? Diagnosis Ikatan Dokter Indonesia sudah membuktikan mereka bukan mati oleh kelelahan. Kelelahan bukan penyebab langsung kematian. Bila kematian massal itu diautopsi, sebabnya akan terbuka.

Mana mungkin sebuah hasil pemilu akan diterima oleh peserta bila kecurangan begitu banyak?

Di negara manapun pasti akan jadi masalah, yang kalah pasti akan protes karena permainan tidak fair, karena pemilu tidak jujur. Ada apa dengan kematian panitia KPPS hingga 500 orang lebih? Apakah ini pemilu yang biasa? Pemilu yg normal dan wajar? Tentu tidak. Semua masyarakat tahu dan merasakan ini pemilu yang tidak biasa, tidak wajar. Kematian massal ini belum pernah terjadi sebelumnya. Jadi, sekali lagi, ada apa dengan pemilu pilpres 2019?

Mengamati dan merasakan ketidakwajaran Pilpres 2019

Sebenarnya bukan soal Jokowi lawan Prabowo, bukan hanya soal pergantian presiden, bukan soal Islam moderat dan Islam radikal, bukan soal Pancasila vs Khilafah, bukan soal nasionalisme religius vs nasionalisme sekuler. Bukan soal rebutan kekuasaan antar anak bangsa. Kalau hanya itu semua, pemilu tidak akan segawat dan segenting ini. Dalam banyak hal masyarakat kita sudah terbiasa dan menerima perbedaan.

Maka, jawabannya tidak lain adalah sesuatu yang lebih besar dari sekedar pemilu. Yang lebih besar dari sekedar pergantian presiden yaitu masalah kedaulatan negara dan masa depan bangsa. Hanya, yang satu kubu seperti tidak perduli, tidak menyadari, karena lebih memandang aspirasi politik kelompoknya. Kubu lain tahu, sangat peduli dan melihat urusan yang lebih besar, yaitu soal kedaulatan bangsa dan negara yang sedang tergadaikan. Soal ancaman kepada rakyat yang akan jadi kacung di negerinya sendiri.

Ini era global. Negara-negara besar mencaplok negara-negara lain tidak melalui penjajahan langsung tapi melalui neo-kolonialisme, melalui imperialisme politik yang gejalanya sudah banyak di Indonesia tapi masih juga sulit diyakinkan kepada sebagian masyarakatnya.

Samuel Huntington menjelaskan secara rasional dalam bukunya "The Clash of Civilization and Remaking New Order," bahwa negara-negara raksasa dengan ledakan penduduknya yang sudah tak terkendali di negerinya karena sudah lewat batas, pasti akan mencari sumber-sumber alam dan penghidupan dengan membanjiri negara-negara tetangganya dan menganeksisasi secara ekonomi dan politik. Kolonialisme dulu karena kerakusan, sekarang kolonialisme karena mempertahankan hidup dari negara yang terlalu besar.

Penduduk Cina sekrang sudah sekitar 1,4 miliar yang sumber alamnya sudah tak bisa diandalkan.

Bagaimana ia harus mempertahankan hidup? Seperti air, dengan meluber keluar, menganeksasi bangsa-bangsa lain. Dan Cina sudah membuktikan itu dengan jebakan-jebakan utang yang besar yang membuat negara lain tidak berdaya: Tibet sudah jadi negara Cina, Malaysia sudah terlambat untuk bisa lepas dari hegemoni Cina.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Rizal Taufikurahman mengungkapkan, Zimbabwe memiliki utang sebesar 40 juta dollar AS kepada China dan tak mampu membayar sehingga harus mengganti mata uangnya menjadi Yuan sebagai imbalan penghapusan utang sejak 1 Januari 2016. Nigeria yang disebabkan oleh model pembiayaan melalui utang yang disertai perjanjian merugikan dalam jangka panjang membuat China mensyaratkan penggunaan bahan baku dan buruh kasar asal China untuk pembangunan infrastruktur di Negeria.

Sri Lanka yang juga tidak mampu membayarkan utang luar negerinya untuk pembangunan infrastruktur dan harus melepas Pelabuhan Hambatota sebesar Rp 1,1 triliun atau sebesar 70 persen sahamnya dijual kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) China. Angola mengganti nilai mata uangnya. Zimbabwe juga.

Kapan Indonesia sadar?

Hutang Indonesia sudah mencapai 5000an Triliun dan Indonesia akan kesulitan membayarnya. Satu-satunya cara adalah intervensi Cina harus diterima menghegemoni Indonesia dengan dikte-dikte ekonomi dan politiknya yang kini semakin kuat.

Melalui konglomerasi raksasa, Indonesia harus di bawah kendali mereka. Jokowi dan petahana adalah akses yang bisa diintervensi yang selama menambah terus utangnya hingga titik kritis. Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman yang sangat berkuasa, sudah menandatangi 23 kontrak proyek dengan Cina untuk memperkuat dan semakin mengunci Indonesia dengan utang.

Liputan Kompas dan banyak media lain mengkhawatir bahaya jebakan utang ini dan banyak tokoh mengkritiknya. Tapi Wiranto malah menyambutnya dengan membentuk Tim Hukum Nasional yang bernuansa dihidupkannya politik otoriter Orde Baru.

Kesadaran ancaman atas kedaulatan negara disikapi berbeda oleh kedua kubu capres dan masing-masing pendukungnya. Petahana menganggapnya bukan masalah karena mungkin sudah akrab tanpa melihat dampak dan akibatnya, kubu oposisi sangat merasakan ini berbahaya bagi kelangsungan bangsa dan negara.

Kapan keduanya akan menyadari bersama? Mungkin kelak kalau bangsa ini, tanpa sadar dan tidak berdaya, sudah menjadi bagian dari negeri asing. Kita baru akan menyadari ketika kedaulatan sudah hilang di negeri yang dimerdekakan oleh hasil keringat darah rakyat, para pejuang dan para ulama dari 350 tahun kolonialisme.

Maka, ..............

siapa pemenang pilpres 2019 akan menentukan apakah Indonesia akan menjadi bangsa kacung dan kekayaan negerinya habis milik asing yang sekarang sebagiannya sudah terbukti atau menjadi negara dan bangsa "baru" yang berdaulat sebagai amanat Pancasila dan UUD 1945. Wallahu a'lam bisshowab.

Konflik Hubungan TNI dan Polri, Grand Design Pelemahan NKRI

Oleh Letjen Marinir (Pur) Suharto

Assalamu’alaikum Wr.Wb. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Pada kesempatan ini apa yang akan saya sampaikan adalah pendapat pribadi saya. Jangan dianggap ini sebagai pendapat TNI. Apa yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini adalah hasil analisa saya terutama menyangkut persoalan skema pelemahan internal NKRI, yang kini muncul kepermukaan menjadi skema konflik TNI-Polri.

Kalau boleh saya katakan, apa yang dihasilkan oleh Reformasi 1998, menurut saya adalah sebuah penyimpangan. Karena reformasi itu hadir begitu cepat, sedang kita sendiri belum siap. Sehingga perjalanan reformasi ini kemudian “dibajak” oleh orang-orang yang telah siap finance dan programnya. Mereka adalah empat belas menteri yang mengkhianati Pak Harto. Merekalah yang kemudian menjadi “lokomotif” yang menyalip di tengah jalan.

Kembali kepada TNI dan Polri. Saya merasakan ini memang suatu kesengajaan. Kalau mau jujur saya katakan bahwa TNI dan Polri merupakan suatu badan yang berbeda. TNI itu adalah suatu institusi kombatan (tempur). Sedangkan Polri itu bukan institusi kombatan. Polri adalah non kombatan

Polri itu sebetulnya hanya menangani apa yang disebut dengan crime justice system, atau yang lebih kita kenal dengan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat (Tramtibmas). Tapi apa lacur pikiran kita dibelokkan sehingga dengan serta merta kita ikut latah dengan istilah pertahanan dan keamanannya TNI, seakan sama dengan istilah keamanannya Polri. Itu tidak betul. Keamanan ini security. Security as a whole include di dalamnya.

Dahulu masalah itu diributkan oleh Departemen Pertahanan dan Keamanan, itu sudah betul. Ironisnya sekarang setelah institusi TNI-Polri dipisah kok seakan semua setuju. TNI sebagai kombatan sudah kembali ke barak, dan meninggalkan sosial politiknya. Tapi ketika saya tanya, apakah Polisi Back to barrack? Tidak. Bahkan Polisi dipersenjatai seperti kombatan.

Ketika saya masih menjadi Irjen Dephan, saya habis-habisan menentang ini. Kenapa minta senjata AK? AK 97 adalah senjata kombatan bukan senjata Polisi. Senjata Polisi hanyalah untuk memberikan peringatan dan untuk membela diri. Makanya Polisi di Inggris senjatanya pakainya pentungan. Di Indonesia, Polisi malah dipersenjatai, pangkatnya persis pangkat tentara. Jenderal itu pangkat tentara bukan pangkat polisi. Kalau pangkat Polisi yang betul ya Inspektur, Komisaris, Ajun, sampai dengan Super Intendan. Tapi kita tidak, kita perkuat pangkat sama dengan Jenderal. Brimob disusun sampai susunan tempur, dulu saya sampai terkejut ketika hendak diberikan tank.

Jadi kita tidak tahu lagi mana yang kombatan dan mana yang non kombatan. Pada waktu acara di Kampus UNAIR, yang dihadiri pula oleh beberapa petinggi Polisi, saya sampaikan kalau nanti sistemnya seperti ini, polisi yang tidak back to barrack. Kalau tidak back to barrack nanti kewenangan Polisi melampaui kapasitasnya. Siap tidak siap, mau tidak mau, nanti akan jadi tirani baru. Nah apa yang sekarang kita rasakan ini harus diwaspadai. Apalagi DPR sekarang tidak mengerti mana ketahanan mana keamanan sehingga secara membabi buta menyatakan keamanan tugas polisi, pertahanan tugas TNI, ini yang saya kira harus kita pelajari lebih mendalam.

Kalau kita belum bisa mendefinisikan dengan benar fungsi dan peran TNI-POLRI, maka sulit bagi kita mengandalkan keterlibatan mereka untuk memperkuat NKRI.

Kenapa saya katakan polisi kewenangannya melampaui kapasitasnya? Pertama, polisi di bawah presiden melampaui kapasitasnya, di negara yang paling maju dimanapun tidak ada polisi di bawah presiden. Ini kewenangan melampaui kapasitasnya. Apalagi sekarang kita melihat kalau sidang kabinet, Polri hadir, panglima TNI juga hadir. Bagaimana kita tidak mengatakan bahwa TNI dan Polri tidak terlibat dalam politik?!

Sekali lagi saya katakan pendapat saya, kalau salah dibuang, kalau benar saya kira bisa kita lanjutkan.

Untuk itu, sekarang bagaimana solusi untuk mendinginkan ini. Sulit. Kalau kita berkaca pada sistem yang ada ini memang sulit. Belum lagi ada kata kecemburuan sosial, anak-anak saya itu kalau cerita diam-diam dan dibelakang. Saya tanya, “Le, kenapa kamu tidak akur dengan polisi? Bagaimana ndan, kita itu gajian satu bulan sekali dia gajian tiap hari.” ini guyonan tapi menyengat. Karena masalah itu, kita paten-patenan.

Tahun 1998 yang kita selamatkan mereka. Ditahun itu kalau Polisi diuber-uber, kita yang selamatkan. Sampai Brimob yang ada di perempatan, bila tidak ada Marinir, sudah habis itu.

Jadi, itu yang saya terus ingat. Itu salah satu kelebihan. Ada satu kapasitas lagi, Polisi mengurus mobil, BPKB, STNK, itu kan pajak-pajak mobil. Itu sebetulnya sektor keuangan, ranahnya Depkeu, bukan ranahnya polisi.

Waktu saya Irjen ditahun 2000, ada lima (persoalan, red) yang diribut-ributkan, ada di Tempo. Lucu kalau saya ingat itu.

Pertama, gedung PTIK, lahan PTIK yang akan diruilslah. Padahal menurut peraturan pemerintah harus izin ada izin Presiden, Sekeu, Departemen Keuangan. Dia mau rislah, dananya mau diambil sebagian untuk membuat Markas Besar Polisi, yang waktu itu terbakar.

Kedua, masalah mobil Timor. Mereka membeli mobil Timor 1033 dengan harga 60 juta, padahal saya marinir membeli mobil timor dari Mas Bambang 24,550 juta

Ketiga, masalah senjata. Dia mengajukan kepada Dephan, Pak Yuwono, minta 16.000 membeli senjata AK 97 dengan harga 63 juta. Beliau minta disposisi kepada saya. Saya lalu menghadap. Saya katakan, bahwa Senjata AK 97 ini dengan harga 7 juta.

Lebih aneh lagi kok minta 16 ribu (pucuk). Seingat saya, Marinir, anak buah saya cuma 16 ribu. Dan seingat saya Brimob itu tidak sampai sepertiga Marinir. Selebihnya senjata untuk siapa? Padahal proses pengajuan senjata itu dilihat dari klasifikasi senjatanya. Klasifikasi dilihat mana yang rusak berat, sedang, ringan. Keuangan kita hanya mencapai itu. Untuk rusak berat yang dibeli, itu yang rusak berat. Rusak ringan maupun rusak sedang masih dikalibrasi dengan depo senjata, yang ada di angkatan masing-masing.

Keempat, dana operasional SIM dan STNK. Dana ini adalah dana publik, uang rakyat. Polisi tidak boleh mengatur itu. Seharusnya SIM dan STNK ini dikerjakan oleh Depkeu dan Sekeu Departemen Perhubungan. Bukan oleh polisi. Ini yang harus diluruskan. Harus di reformasi. Kalau Mabes Polri perlu anggaran, dia harus mengajukan daftar usulan pembangunan kepada pemerintah. Pemerintah kemudian mengalokasikan dana sesuai kemampuan, dana harus masuk pemerintah dulu tidak boleh langsung dikelola hartanya sampai angka 45-46 Miliar. Saya kemudian cek ke Singapura alat komunikasi dengan spesifikasi dan merek ini berapa harganya untuk sekian unit. Saya dapatkan harga tidak sampai 5 M. Lalu terjadi kehebohan. Bahkan sampai bocor ke media. Saya lalu bilang kepada Pak Yuwono, “Kalau kebocoran itu berasal dari saya, hari ini saya siap untuk dipecat.”

Bagaimana mengetahui bocor atau tidaknya di wartawan. Oh gampang Pak, saya kalau membuat laporan tebusannya itu ada nomornya. Jadi nomor 1 adalah bapak Menhan, nomor 2 ini, lihat saja di wartawan pak itu jatuh dicopy nomor berapa. Kalau itu copy ada di dalam lingkungan Dephan, saat itu saya berhenti. Dan ternyata kebocoran itu ada di pihak Polisi sendiri, karena saat itu ada persaingan tahta kepolisian.

Ini ilustrasi saya yang bisa disampaikan terkait hubungan antara TNI dan polisi. Dan hal ini memang harus diselesaikan. Polisi kita sudah diciptakan seperti TNI. Unit non kombatan sudah kita jadikan seperti kombatan. Dan mereka sendiri sudah nikmat dan sulit untuk bisa kita ubah.

Tampaknya Polisi sudah merasa nyaman dengan Sistem ini. Saya kira satu-satunya jalan adalah merangkul kembali Polisi dan TNI dalam satu badan dan harus kita pikirkan kemana larinya? Atau posisi yang kedua mereka dikembalikan kepada Departemen Dalam Negeri seperti yang diwacanakan oleh Jokowi-JK.

Mereka dulu paparan di Dephan, pokoknya kalau Mas Harto sudah pindah dari Dephan, kita akan paparan ulang di Dephan. Setelah saya tidak di Dephan lagi, konsep itu diterima oleh DPR. Itu yang saya takutkan

Makanya sistem ini terus berjalan. Apakah ini merupakan skema pelemahan NKRI? Menurut saya ya. Sulit kita pungkiri kalau hal ini bukan merupakan bagian dari grand desain untuk pelemahan Republik ini.

Saya melihat bahwa pelemahan Republik ini sudah sejak tahun 1955. Sejak maklumat wakil presiden nomor 50. Disitulah saat Indonesia dimasuki oleh alam liberal. One man one vote.

Disinilah awal kita meninggalkan amanah founding fathers kita yang terdiri dari berbagai suku. Maaf kalau saya katakan, terserah mau dinilai apa saya nanti. Maklumat Wapres itu wujud daripada pengkhianatan. Seperti kami di TNI, dalam kesatuan Batalyon, ada keluar perintah Wakil Komandan Batalyon. Wadanyon baru bisa memberikan perintah pada pasukan saat Komandan Batalyon mati. Begitu juga di Republik ini, maklumat Presiden harusnya baru bisa keluar bila Presiden sudah mati.

Kita sudah meninggalkan kebersamaan. Kita sudah meninggalkan semangat gotong royong. Kalau kita bicara gotong royong, bukan hanya sekedar pilar bangsa kita tapi juga dasar bangsa. Dimana dari dasar negara tersebut, ditegakkanlah pilar-pilar tersebut. UUD 45, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika. Disitulah tiga pilar itu berdiri. Jadi bukan empat pilar berdiri disitu.

Sekarang kita sudah tahu kelemahan-kelemahan kita? Seperti pelajaran budi pekerti apakah masih diajarkan di sekolah? Sayang sudah dihapus. Padahal budi pekerti itu adalah bagian yang paling dasar dari Pancasila. Kita sudah tidak mengenal lagi gotong royong. Termasuk pelajaran ilmu bumi sudah tidak diajarkan lagi. Supaya apa? Supaya warga negara kita, anak bangsa kita tidak mengenal lagi tanah airnya.

Saya terperangah pada saat ada perlombaan di televisi, dimana pelajar-pelajar SMA sebagai pesertanya tidak tahu Pontianak itu ada dimana. Ya Allah, Ya Rabbi. Itu juga bagian dari pelemahan.

Seperti halnya Puan Maharani, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, masa dia katakan Banjarnegara di Jawa Barat. Nah itu adalah produk. Kalau dia katakan, dia adalah tokoh Pancasila, rasanya tidak percaya saya. Saya kira itu pelemahan.

Apakah nanti TNI dan Polri bersatu lagi dalam rangka penguatan NKRI, kita bisa kaji lagi. Yang jelas, seperti kita saksikan sekarang ini mereka sudah memberikan kontribusi kepada pelemahan NKRI. Karena memang sudah samar wilayahnya. Samar sektornya. Ini kombatan, non kombatan atau dua-duanya kombatan. Sehingga sekarang bisa gagah-gagahan, mau bedil-bedilan ayo mari. Selama belum mengerahkan tank, loe punya senjata, gue juga punya.

Inilah satu hal yang bisa saya sampaikan. Kedepan saya optimis mereka mampu secara internal menyelesaikan ini. Apabila semua pemimpin kita menyadari bagaimana problema kita dan yakin bisa kita atasi dengan sebaik-baiknya.

Saya melihat hanya ada dua jalan bagi Polisi, pertama kembali kepada Dephan, atau kembali kepada Depdagri. Yang pertama tidak populer, apalagi sekarang sedang didengungkan civil society itu bagian di luar ABRI. Padahal kalau kita gali lebih dalam, civil society itu include di dalamnya TNI. Karena TNI itu juga bagian dari rakyat. Rakyat yang bertugas untuk pertahanan namanya TNI. Bidang pemerintahan namanya Pamong, bidang hukum adalah Hakim dan Jaksa semua itu dalam rangka civil society. Itu yang kita tanamkan kepada anak-anak kita. Namun saya tetap memberikan suatu optimisme kepada kita semua, bahwasannya NKRI Insya Allah, jika kita sadar, kita tetap bisa mempertahankannya. Kita tetap memilih NKRI daripada kita memilih 47 negara bagian. Terima kasih.

'People Power' Dalam Timbangan Konstitusi | Catatan Hukum Pasca Pilpres 2019

Oleh: Ahmad Khozinudin, S.H.

Ketua LBH PELITA UMAT

Publik terperangah, manakala merasakan realitas politik pasca 17 April 2019 bukanlah titik kulminasi perbedaan pandangan aspirasi politik, yang diharapkan mereda dan kembali berjalan normal sebagaimana mestinya. Pasca Pilpres tanggal 17 April, publik justru dihadapkan pada dinamika politik yang baru, dimensi resonansinya lebih panas ketimbang pada masa kampanye.

Jika pada saat kampanye, polaritas politik mengerucut pada ikhtiar kampanye dan saling mengklaim dukungan simpul-simpul rakyat, melalui berbagai deklarasi dan kampanye politik, baik yang resmi maupun tak resmi, baik yang dilakukan kubu TKN Jokowi maupun kubu BPN Prabowo. Namun, pasca Pilpres tanggal 17 April 2019 polaritas itu bergeser dari dukung mendukung pilihan, saling mengunggulkan jagoan, beralih pada klaim perolehan suara dan saling klaim kemenangan.

Kubu TKN Jokowi mengklaim telah memenangi Pilpres berdasarkan hitung cepat _(Quick Qount)_ dari sejumlah lembaga survei, yang diketahui mengambil sample sekitar 2000 - 5000 TPS dari total TPS lebih dari 800.000-an. Sementara itu, kubu BPN Prabowo dengan percaya diri mendeklarasikan kemenangan berdasarkan data tabulasi suara yang dihimpun dari formulir C1, yang jumlahnya hingga mencapai 40% dari total formulir C1 yang berhasil dihimpun diseluruh TPS.

Secara matematis, klaim kemenangan TKN Jokowi vs BPN Prabowo ini berdiri tegak diatas basis 4000 TPS dari sample lembaga survei melawan 300.000 TPS yang tersebar di seluruh wilayah NKRI data BPN Prabowo Sandi.

Secara hukum klaim TKN Jokowi dan BPN Prabowo tidak bernilai. Sebab, secara hukum kemenangan itu wajib didasarkan penghitungan rekapitulasi data tabulasi nasional seluruh TPS yang dihimpun oleh KPU. Secara konstitusi, KPU adalah lembaga yang paling berwenang untuk mengumumkan keputusan Pilpres 2019.

Antara Kebo dan Kebo-Hongan

Oleh Malika Dwi Ana

Meskipun lahan persawahan sudah banyak beralih fungsi dan tak banyak lagi binatang yang namanya KEBO seperti dulu; tetapi jangan takut ataupun khawatir, masih banyak KEBO-KEBO yang lain sebagai pengganti. Bukan salah kebo juga sehingga namanya dikait-kaitkan dengan jenis kebo yang lain.

Ada KEBOhongan, ada KEBObrokan, KEBOdohan, KEBOcoran, KEBO NYUSU GUDEL dan lain sebagainya. KEBOHONGAN itu perlu publikasi media, perlu viral dan cetar di media sosial dan TV-TV. Sementara KEJUJURAN itu cenderung sebaliknya, bahkan ia terkesan pasif, sunyi dan tak begitu menarik untuk diamati dan dibuktikan. Tempatnya nylempit tersembunyi di celah-celah nurani masing-masing orang.

Ada pemeo kerbau atau KEBO itu dipegang tali hidungnya, manusia dipegang janji dan ucapannya. "Ajining diri gumantung ana ing lathi." Harga diri itu bergantung pada mulut, apa yang diucapkannya. Jika berkata-kata tidak berdusta, jika berjanji ditepati, dan jika diberi amanah, bisa dipercaya. Itu yang seharusnya berlaku bagi setiap pribadi yang disebut pemimpin. Tapi entah mengapa tiga hal berkaitan mulut dan amanah ini kini sulit sekali didapati pada pribadi pemimpin. Jika mengupas soal dusta dan kebohongan, ada pergolakan, pergumulan antara pertimbangan moral dan alasan survival sebelum KEBOHONGAN dibuat oleh setiap orang yang (berkomitmen) melakukannya.

Moralitas agama apapun, jelas-jelas mengajarkan untuk berlaku atau menjalani hidup dan bertahan hidup dengan cara JUJUR dan BENER. Tapi ya balik lagi...karena satu dan lain hal, cara itu semakin langka adanya. Angel ngaku gampang nambuh...susah berkata jujur lalu cuek alias gambuh; gampang nambuh.

Secara teoritis, alam pemikiran bangsa ini berdasarkan :

- by the GRACE OF GOD (Ketuhanan)

- by the WILL OF THE PEOPLE (Kerakyatan). Tetapi kemudian dalam prakteknya ya selalu melenceng dari dasar-dasar pakem diatas, dan selalu saja mempunyai pola seperti berikut:

- by the GRACE OF RULERS (Para Penguasa)

- by the WILL OF THE SMALL GROUPS (Kongsi-Kongsi Dagang)

Dan pada perkembangannya kemudian, seakan-akan menjadi suatu peraturan tak tertulis serta bagian dari strategi dan teknik Survival Handbook bahwa: "SETIAP ORANG BOLEH BERBOHONG. ASALKAN TIDAK SALAH. ASALKAN MENGUNTUNGKAN. ASALKAN TUJUAN TERCAPAI." Toh ini semua dilakukan demi KELANGSUNGAN HIDUP. Maka lalu lahirlah semboyan sebab-akibat (implikasi): JUJUR bakalan AJUR!

Yang melakukan KORUPSI, pastilah melakukan KEBOHONGAN. Iya kan, karena ibarat orang buang air besar pastilah didahului dengan buang air kecil to? Silakan diuji coba kebenarannya, misal boker tanpa pipis dulu, bisa ngga?!

Yang jadi masalah; mosok ya anak-anak kita ajarin berbohong ya? Nanti jika ada pertanyaan; "Apa akibat jika orang sering berbohong?" Mereka serentak menjawab; "BISA JADI PRESIDEN!" Po ra modar jal?!

Soal-soal beginian mungkin tidak pernah terpikirkan oleh bapak-bapak yang duduk di kursi empuk kekuasaan. Bohong itu seolah sudah menjadi tabiat, watak, yang susah diperbaiki. Hingga hal ini jugalah yang melatari seorang propangandis Nazi Jerman, Joseph Gobels merumuskan teori How to Turn Lies into Truth; "Sebarkan kebohongan berulang-ulang kepada publik maka kebohongan itu akan menjadi sebuah kebenaran." "If you keep telling lies eventually they believe it." Begitu katanya...Propaganda is a deadly political weapon. PROPAGANDA adalah SENJATA politis yang mematikan. Prinsipnya, 1000 (seribu) KEBOHONGAN yang diucapkan berulang-ulang adalah suatu KEBENARAN.

Alhasil...PENCITRAAN, HOAX, JANJI PALSU menjadi komoditas dusta dan angin sorga yang laku dijual, menghipnotis banyak orang sehingga ramai-ramai mengamini KEBOHONGAN. Rakyat dibikin tidak fokus, agar pengawasan terhadap kinerja pemerintah terabaikan. Logika atau akal sehat dibolak-balik, yang akhirnya jadi semacam KEBODOHAN. Seperti kata Baudillard dalam tesisnya, konon kita telah memasuki tahap realitas semu (hyper-reality) di era simulakra, dimana antara citra dan realita telah melebur sehingga publik tidak mampu membedakan mana isu fiktif mana yang realita, yang kemudian berkembang menjadi semacam KEBOBROKAN.

Maka INVASI EKONOMI korporasi asing pun dikatakan sebagai (iklim) investasi sebagai penggerak roda pembangunan. Bahan bakar pertumbuhan ekonomi, konon. Meski saya terus terang gagal paham soal ini. Ekonomi bertumbuh, tapi daya beli masyarakat ndlosor. Kondisi faktualnya, pertumbuhan rata-rata selama Jkw memimpin adalah 5%. Baik atau buruk itu relative. Tapi jika dibanding SBY ya buruk. Dibanding rata-rata growth negara-negara G20 ya relative baik. Cuma preferensi mengambil pembanding saja. Tidak ada norma absolutnya juga.

Dari kondisi perekonomian ini, pemerintah menyusun APBN 2018. Anda lihat pemerintah memang sudah menganggarkan untuk berhutang 325.9 T. Ya ngga apa-apa juga sih ngutang. Asal bisa dimanfaatkan dengan baik. Bukannya bocor disana-sini gak jelas juntrungannya, iya...KEBOCORAN disana-sini !

Masih banyak ragam kebohongan yang sudah dilakukan jika mau membuat daftarnya. Tetapi buat saya, bentuk kebohongan terbesar yang dibangun rezim ini salah satunya adalah menihilkan jasa pendahulunya. Apa saja dituduh mangkrak. Kebohongan ini sukses dimainkan dari 2014 karena Demokrat lagi tiarap. Tetap saja sekarang orang susah percaya sama data Partai Demokrat.

Mengakhiri catatan kecil ini, masalah negara ini barangkali akan lebih mudah diatasi jika kita semua mau jujur. Melihat dengan jernih beragam persoalan yang hulunya satu; REZIM PALSU KOK MAU DIPILIH LAGI...wakakakabooor ahh! 😂😁

FB/Malika Dwi Ana

Dusta Jokowi "Hanya Takut Kepada Allah SWT"

Oleh: Nasrudin Joha

Jokowi, dalam debat pilpres menyebut hanya takut kepada Allah SWT. Ungkapan ini, di media sosial digunakan para pendukungnya dengan menyebutnya berulang kali ungkapan 'Jokowi hanya takut kepada Allah SWT' untuk bertahan dari serangan kebohongan-kebohongan Jokowi.

Sebagaimana diketahui, Jokowi telah dinobatkan oleh netizen sebagai Bapak Hoax Nasional Indonesia. Hal mana, diberikan karena banyaknya data hoaks yang disampaikan pada debat Pilpres kedua. Pengukuhannya, dipimpin langsung oleh Nasrudin Joha.

Meski terlihat 'trengginas', lancar menjawab pertanyaan, ternyata Jokowi terjebak pada adagium 'Kecebong'. Yakni, Keterangan Cepat Tapi Boong. Bahkan, ada sejumlah netizen menganalisis gelagat aneh, berupa penampakan alat tertentu yang dipegang Jokowi. Dalam beberapa foto screenshot, Jokowi terlihat seperti mendengarkan informasi tertentu dari pihak tertentu.

Sekarang saya mau fokus, benarkah Jokowi hanya takut kepada Allah SWT ? Mari kita cek. Jangan-jangan, pernyataan ini juga hoaks.

Saat Jokowi membatalkan Machfud MD sebagai cawapresnya, Jokowi menyatakan ada banyak tekanan partai sehingga dia 'tidak berdaya' melawan tekanan itu. Di injury time, Mahfud justru disingkirkan. Hanya di-PHP oleh Jokowi. Padahal Mahfud sudah jahit baju dan sampai saat ini baju itu masih dititipkan kepada pihak istana.

Artinya, Jokowi tak memiliki independensi, mudah diintervensi, tdk berdaya melawan partai. Ungkapan 'Jokowi hanya takut kepada Allah SWT' hanyalah hoax belaka. Sebab, jika Jokowi takut kepada Allah swt, mustahil dia berani mengkhianati Mahfud MD, yang sebelumnya dijanjikan sebagai cawapres. Padahal, Allah SWT memerintahkan hamba-Nya untuk memenuhi akad (janji).

Saat Jokowi mengutus Yusril untuk membebaskan Ust. Abu Bakar Ba'asyir, dia juga akhirnya membatalkan karena diintervensi bawahan (Wiranto). Jika dia (baca: Jokowi) hanya takut kepada Allah SWT, tentulah dirinya tidak akan membatalkan rencana membebaskan Ust Abu Bakar Ba'asyir, seorang pengemban dakwah korban fitnah dan tuduhan narasi perang melawan terorisme.

Bahkan, Jokowi menjilat ludah dengan menyatakan pembebasan harus memenuhi persyaratan dan prosedur. Padahal, sebelumnya pembebasan disebut tanpa syarat, murni hanya karena faktor kemanusiaan.

Jokowi juga dusta, menyebut hanya takut kepada Allah SWT. Bahkan, Jokowi berani menentang Alllah SWT dengan memerangi para pejuang Islam, pejuang syariah dan khilafah.

Syariah dan khilafah yang diwajibkan Allah SWT, oleh Jokowi dikriminalisasi. Organisasi Islam HTI dibubarkan, hanya karena konsisten dengan dakwah syariah dan khilafah. Terus di mana makna, Jokowi hanya takut kepada Allah SWT ?

Selama memimpin, Jokowi juga menentang hukum Allah SWT. Menumpuk hutang ribawi hingga ribuan triliun. Padahal, orang yang memakan riba hakekatnya telah 'mengumumkan perang' terhadap Allah SWT. Lantas, di mana takutnya Jokowi ? Larangan riba diterjang, gitu mengaku-ngaku hanya takut kepada Allah SWT ?

Jokowi sebenarnya tidak takut kepada Allah SWT, Jokowi hanya takut kepada janda yang di beberapa kesempatan mengultimatum Jokowi dan mengingatkan Jokowi itu kastanya hanya 'Petugas Partai'. Jadi jelas, dusta belaka omongan Jokowi yang menggungah kalimat hanya takut kepada Allah SWT. 

Tidak Pro Prabowo dan Tidak Pro Jokowi, tetapi...

Saya hanya tidak tega melihat kondisi rakyat Indonesia.

Secara prinsip infrastruktur sangat penting dan bagus. Oleh karena itu sangat penting, maka pembangunan infrastruktur telah dikerjakan sejak zaman Soeharto hingga SBY.

Bedanya?

Pada era Jokowi, pembangunan infrastruktut dilakukan dengan obsesi yg sangat dipaksakan. Sehingga aspek lain baik seperti sektor pertanian, sektor peternakan dan lainnya terabaikan.

Dalam kondisi semacam itu, daya beli rakyat dan sektor riil perekonomian terpuruk. Jangan bilang rakyat kita malas. Pada jam 03.00 pagi saja, mereka sudah pada ke pasar.

Ada hal yg ironis, meski infrastruktur itu penting. Bandara, stasiun diperbaharui semua dan menjadi megah.

Hanya saja perlu dicatat.. 100 persen UMKM tersingkirkan dan digantikan oleh Alfamart, Indomaret, dan sebagainya.

Orang Indonesia memang hebat. Membangun dengan dana APBN. Setelah rampung,  yang bisa cari duit adalah orang asing.

Mabuk Keajaiban: Di Balik Sulitnya Menasihati Sebagian Pendukung Fanatik Petahana

Oleh:  Aad Satria Permadi

Tulisan ini berdasarkan pengalaman pribadi saya berinteraksi (sekedar ngobrol dan berdebat) dengan kelompok “pemuja” petahana. Saya beri istilah “pemuja”, karena mereka ini sudah menganggap petahana satu-satunya sosok yang akan menyelamatkan Indonesia. “Ratu Adil”-lah istilahnya. 

Petahana tidak ada cacat sedikitpun bagi mereka. Ketika ditunjukkan kebodohan, kebohongan dan kegagalan petahana mereka tetap tak bergeming. Pernah saya tunjukkan beberapa video petahana yang gagap dan gugup di depan kamera saat menjawab pertanyaan wartawan. 

Pernah juga saya tunjukkan betapa petahana mengaku tidak membaca apa yang ditandatangani nya, mengaku IPK nya tidak lebih dari 2, sampai ketidakmampuan beliau berbahasa asing.

‘Jaenudin’ Salah Adegan

Oleh: Agi Betha | Pegiat Media Sosial 

Memang hanya Jaenudin yang cocok acting begini. Membayangkan jika hal yg sama ini dilakukan oleh SBY, PS, bahkan bu Mega sekalipun, kok rasanya tak mungkin.

Tontonan menggelikan. Di batas lokasi yang sudah ditetapkan, semua anggota rombongan berhenti berjalan. Lalu Jaenudin membetulkan poni dan memberikan lambaian tangan kecil, tanda dirinya mulai berjalan sendirian ke arah bibir pantai, di mana awak media atau para kameraman telah menunggu.

Di lokasi berikutnya, juru kamera telah bergerombol siap mengabadikan. Jaenudin harus terlihat berjarak dan terpisah dari pengawalan. Yaitu agar gambar ia terlihat sendirian berefek amat dramatis jika dipandang dari sudut kamera yang pas.

Dua Kesalahan Fatal Dalam Matematika dan Logika Jalan Tol

cnnindonesia/lewati-soeharto-pembangunan-tol-era-jokowi-sudah-671-km

Oleh: Dandhy Dwi Laksono

Pertama, jumlah kendaraan tahun 1980 baru 1,1 juta unit. Tahun 1990 naik menjadi 2,7 juta. Bahkan pengusaha merangkap pejabat seperti Luhut pun tidak akan mau melakukan investasi infrastruktur dengan populasi kendaraan (market) seperti ini.

Berapa tahun baru bisa balik modal? Bahkan yang sudah lama dibangun seperti tol Jagorawi atau Surabaya-Gempol pun tak kunjung digratiskan dan menjadi jalanan umum meskipun sudah balik modal.

Bandingkan ketika Jokowi berkuasa tahun 2014, jumlah kendaraan sudah melonjak hingga 21 juta unit. Investor jalan tol pun tumbuh subur seperti Tutut Soeharto, Aburizal Bakrie, Harry Tanoe, Sinar Mas, Astra, Kompas Gramedia Group, bahkan keluarga Jusuf Kalla dan Sandiaga Uno sendiri.

Rumus perhitungan seperti apa yang digunakan untuk membandingkan dua zaman yang berbeda volume permintaan dan penawarannya (demand and supply)?

Padahal ini bukan "rocket science".

Agar lebih dramatis, mengapa tidak sekalian membandingkan dengan 20 tahun Presiden Soekarno berkuasa dan tidak membangun satu meter pun jalan tol? Bukankah tahun 1949 - saat Konferensi Meja Bundar diteken - jumlah kendaraan "sudah mencapai" 34 ribu unit?

Negara model apa yang hendak dibangun Soekarno-Hatta jika tanpa jalan tol?

Ini sekaligus mengantarkan pada kesalahan yang kedua, yakni kesalahan logika. Ini sangat fatal.

Tugas negara adalah membangun infrastruktur publik dari pajak. Jalan tol adalah bukan infrastruktur publik, melainkan jalan swasta. Privat. Hanya yang sanggup bayar yang boleh lewat meskipun pembebasan tanahnya memakai dalih kepentingan umum dan mengerahkan para aparat. Aparat yang digaji dari pajak rakyat untuk menggusur paksa agar pemilik tanah mau pindah.

Bahkan jika jalan tol itu milik BUMN, saham yang dijualnya di pasar modal, tidak 100 persen milik NKRI. Bunga dari surat utangnya tidak mengalir dan berputar di urat nadi ekonomi nasional.

Komunikasi politik alias propaganda gaya Luhut ini bahkan bisa jadi bumerang jika dibaca begini:

"Soeharto membangun sedikit jalan berbayar, dan lebih banyak jalanan umum gratis untuk warganya yang sudah membayar pajak. Itulah tugas Presiden RI."

"Sementara Jokowi, pajak yang ditarik dari kendaraan jauh lebih besar, tapi yang dibangun justru jalanan berbayar. Itulah tugas Presiden Direktur Perusahaan Infrastruktur."

Tapi mengapa pejabat seperti Luhut Binsar Pandjaitan atau tim Jokowi lainnya percaya diri memakai propaganda seperti ini?

Karena lawan politiknya:

1. Hanya menjual ketakutan "Indonesia Punah", "Indonesia Bubar" dan sejenisnya.

2. Pendukungnya gampang dihasut dengan "isu PKI" atau "kriminalisasi ulama" (padahal jumlah rakyat yang dikriminalisasi jauh lebih banyak dan kasusnya lebih nyata).

3. Sumber logistik mereka dari oligarki yang sama. Dari bisnis infrastruktur, tambang emas, batubara, dan kelapa sawit yang sama. 

Facebook/Dandhy Dwi Laksono

Beberapa perubahan terbatas hanya pada penulisan kata menyesuaikan dengan Tata Bahasa Indonesia.

Mata Najwa atau Kata Najwa?

Oleh: Iramawati Oemar

Acara Mata Najwa dan Kick Andy termasuk 2 program Talk Show yang dulu selalu saya ikuti. Keduanya punya gaya yang berbeda. Najwa Shihab – yang selalu menyebut dirinya “tuan rumah” Mata Najwa – selalu tampil khas dengan gaya bertanya yang menyelidik, mengulik segala sisi “tamu”nya secara mendalam, terkadang mencecar dan memberikan pertanyaan pancingan. Semua itu sah-sah saja, sepanjang masih proporsional dan tidak emosional.

Tetapi, ketika memasuki tahun politik 2014, Najwa semakin menunjukkan ciri khasnya itu ternyata tebang pilih. Perlakuannya pada tamu tidaklah seragam, ada yang sengaja disanjung, ada pula yang habis-habisan dijatuhkan. Salah satu – eh salah dua – episode Mata Najwa (ketika masih tampil di stasiun Metro TV) yang bisa jadi perbandingan betapa bak langit dan bumi sikap Najwa sang tuan rumah kepada tamunya adalah episode ketika Najwa mengundang Megawati Soekarno Putri dan ketika mengundang Angel Lelga.

Januari 2014, empat tahun yang lalu, Megawati diundang Mata Najwa. Saya menantikan tayangan ini, sebab penasaran banget, ingin tahu bagaimana Megawati berdialog dengan Najwa yang ceriwis, mencecar, menyelidik bahkan memojokkan. Sedangkan Mega dikenal sebagai sosok yang tertutup pada pers, bicaranya biasanya searah ketika di forum partainya.

Ternyata, yang saya saksikan di acara Mata Najwa, gaya sang tuan rumah jadi berbeda. Nana berdiri dari kursinya, menyambut kedatangan Megawati. Bahkan suasana di studio pun seakan disetting untuk sang tamu istimewa yang dihormati. Rekaman yang diputar sebagai pelengkap acara adalah testimonial dari Surya Paloh – boss nya Najwa di Metro TV – yang mengenal Megawati dan tentu saja memberikan pujian kepada Mega. Di kursi penonton, duduk Rano Karno berdampingan dengan Joko Widodo, keduanya Gubernur Banten dan Gubernur DKI saat itu, sekaligus kader partainya Mega. Hadir pula Puan dan beberapa politisi PDIP. Ibaratnya sang tamu hadir dikawal suporter.
.

Ilusi Duet Jokowi - Ahok

Oleh Sri Bintang Pamungkas

Sebenarnyalah Jokowi sekarang ada dalam posisi tersudut. Semenjak mitranya Basuki "Ahok" Purnama jatuh dua kali, kalah Pilkada dan menjadi terpidana, Xi Jinping tidak lagi memedulikannya. Apalagi sesudah Ahok masuk bui, sekalipun entah sembunyi di mana..., Jokowi ada dalam situasi "runcing tanduk"... Apa saja yang diperbuatnya, masyarakat menanggapinya negatif... blusukan pakai sepeda motor... meresmikan becak-ayu khas Solo... atau apa pun! Masyarakat menganggap Jokowi adalah masalah, bukan yang lain.

Memang awalnya Luhut tidak peduli Ahok tersungkur. Bahkan dia beruntung bisa menggantikannya! Maka Luhut pun mencabut Moratorium Reklamasi, seakan pernah belajar Teknik Kelautan... dan dengan mencatut nama ITB. Tetapi setelah seribuan Alumni ITB menolak Reklamasi 17 Pulau, Luhut mulai terhenyak. Dan sesudah hampir semua perguruan tinggi dari Sabang sampai Merauke ikut menolak, termasuk UI, ITS, IPB, Unpad, UGM, Unsyah, Unhas, Unpati dan Uncen, Luhut mulai menoleh ke kiri dan ke kanan.

Ketika kemudian Anies-Sandi mengatakan: "Sudah final! Kami hentikan!", maka tidak ada yang bisa dikatakan Luhut, kecuali: "Silahkan saja... Saya tidak punya kepentingan!".

Yang kemudian pingsan adalah Jokowi... Dia kehilangan sandaran. Akhirnya Jokowi terpaksa ikut arus: "Saya juga tidak pernah kasih izin...!" Sekalipun Pak Joko lupa, pernah menandatangani Pergub, tanpa membaca isinya, tentang "Aturan Perijinan"... Sambil terus berpikir, bagaimana menyelamatkan diri.

Joko pun menengok ke kiri dan kanan. Masih banyak "akal bulus" yang masih bisa dibuatnya. Ahokers dan Jokowers masih cukup banyak... Juga pengkhianat-pengkhianat kecil... dan yang terus-menerus menyembunyikan Ahok, orang bilang "wereng coklat", pun tetap terus bersiaga! Dan masih bisa terus menangkapi para aktivis pribumi yang melawan rejim untuk membikin mereka jera. Yang penting bagi Joko sekarang bagaimana bisa memasuki 2018 tanpa tersandung, sambil terus blusukan mencari muka.

Menko Maritim memang serba bisa... Sekarang dia mengurusi juga bisnis properti... bukan cuma satu-dua gedung, tapi sebuah kota... kota modern. Kemarin meresmikan pemasangan puncak dua Menara Meikarta, sebuah China Town yang disiapkan untuk para Hoa-Kiauw seantero dunia... Meikarta dirancang pula menjadi semacam refugee camp bagi para pengungsi kerusuhan semacam Mei 98, sewaktu-waktu terjadi lagi. Tapi sekaligus juga dilengkapi dengan persenjataan seperti sebuah benteng dan tempat latihan militer..., maka siaplah dia menjadi Fort Meikarta.

Maka Jokowi tidak terlalu berkecil hati... Sekiranya waktu terus berpihak kepadanya, banyak hal bisa dibikin. Fort Meikarta masih bisa terus berjalan... Reklamasi 17 Pulau pun baru dihentikan... belum sampai dihancurkan atau ditenggelamkan. Yang sekarang ada masih bisa "dinegosiasikan". Apalagi kalau Anies-Sandi setuju dengan "referendum", maka Reklamasi 17 Pulau masih punya harapan untuk dilanjutkan. Chinese uber Alles masih bisa dipertahankan. Sekarang tinggal bagaimana "akal bulusnya" Wong Sala...!

Hanya satu-dua yang mengkhawatirkan Jokowim yaitu kalau para Mafia Cina ini kehabisan cash flow, dan membayang rasa takut pada risiko terburuk... terusir dari Indonesia... Kekhawatiran kalah, lalu berbalik melawan segala kekacauan yang dibuat Joko-Ahok selama tiga tahun ini... khususnya para Cina WNI yang mau hidup tenang, damai dan berdampingan dengan pribumi, orang Indonesia Asli. Terjungkalnya Ahok memang membikin bayang-bayang ketakutan kepada mereka.

Lalu ekonomi juga memburuk... Gembar-gembor tentang Cina bakal menguasai Indonesia dan mengusir Pribumi lewat duet Joko-Ahok ternyata ilusi. Dengan memburuknya ekonomi, selain cash flow macet, kerusuhan Mei dan Jakarta terbakar juga mulai membayang. Donald Trump pun sudah curiga, tidak akan menerima suaka lagi Cina-cina dari Indonesia. Bahkan yang sudah tinggal di AS pun dituduh menipu, dan dihukum untuk pulang... pulang ke mana?! Indonesia jelas lebih baik daripada RRC. Tapi...

Ratusan triliun sudah telanjur diinvestasikan untuk persiapan menampung dan menggaji saudara-saudara mereka sesama Cina dari RRC. Terutama tersedot di Reklamasi 17 Pulau, Fort Meikarta Kereta Api Cepat Cina, Tol Laut, Proyek-proyek Industri, dan lain-lain infrastruktur, termasuk apartemen dan rumah-rumah susun untuk tempat tinggal Cina-cina Asing itu, menyediakan KTP Aspal, Paspor, menyuap pejabat, dll. Ternyata Indonesia masih belum bisa dikuasai seperti janji Joko-Ahok. Bahkan Jokowi sendiri bisa jatuh setiap saat mengikuti Ahok. Para menteri dan wakil rakyatnya pun sudah siap-siap hengkang, terlihat dari semakin meningkatnya perampokan terhadap uang negara.

Sehingga, sebetulnya, kekuasaan rejim Joko-Jeka dan para mafia taipan Cina ini sudah seperti "telor di ujung tanduk". Kalau Anies-Sandi segera menyatakan 17 Pulau Reklamasi akan ditenggelamkan dengan biaya para Mafia Pengembang, maka habislah sudah penguasaan mereka atas Nusantara. Sama seperti bangkrutnya VOC pada 1799.

________

Judul asli: PASCA JOKOWI 2017 | 5 November 2017 | Artikel telah disunting hanya pada ejaan dan tanda baca.

chirpstory

Harta Cuma Rp2.188 Triliun, Utang Rp3.780 Triliun

kedaipena.com

Oleh:  Edy Mulyadi,
Direktur Program Centre for Economic and Democracy Studies (CEDeS)

“Pemerintah Hitung Ulang Nilai Aset Negara untuk Jaminan Utang.” Begitu judul satu media daring pekan silam. Berita yang mengutip Dirjen Kekayaan Negara Issa Rachmatarwata itu antara lain menyebutkan, penghitungan ulang (revaluasi aset) akan dilakukan atas 934.409 barang milik negara (BMN). Jumlah tersebut  terdiri atas 108.000 bidang tanah, 391.000 jalan, irigasi dan jaringan, serta 434.000 gedung.

Pemerintah terakhir kali menghitung (BMN) 10 tahun lalu. Hasilnya, total nilai aset negara yang ada sebesar Rp229 triliun. Kemenkeu mencatat BMN yang telah diaudit sampai 2016 mencapai Rp2.188 triliun. Artinya, dalam 10 tahun terakhir terjadi kenaikan nilai BMN hampir 10 kali lipat. Harta itu tersebar di 87 Kementerian dan Lembaga (K/L).

Ketika Dana Keagamaan Mulai Diusik

WikiHow

Sejumlah kalangan langsung bereaksi keras atas ide Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani yang menginginkan agar zakat bisa dikelola dengan baik seperti pajak. 

Pengelolaan dana zakat seperti pajak ditentang karena dana zakat merupakan dana umat dan sudah ada badan yang langsung menangani dana zakat seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Sehingga pemerintah harusnya tidak perlu dominan mengatur  atau mengambilalih pengelolaan dana zakat.

Meikarta dan Metropolitan yang Sakit

Oleh: Farid Gaban

Lippo Group membuat gebrakan dengan mulai memasarkan Meikarta, sebuah komplek kota baru raksasa di pinggiran Jakarta. Luas lahannya sekitar 500 hektar.

Kota baru ini berisi antara lain 100 gedung pencakar langit hingga 40-an lantai, untuk hunian, perkantoran, pusat perbelanjaan, hotel bintang lima dan fasilitas penunjang lain. Pada tahap pertama, dibangun 250.000 unit hunian yang bisa menampung 1 juta jiwa.

Di satu sisi, ini merupakan prestasi real-estate yang spektakular; mungkin membanggakan bagian sebagian orang dan sangat menguntungkan bagi segelintir pengusaha.

Di sisi lain, ini sebuah kemunduran besar bagi metropolitan Jakarta untuk menata dirinya; untuk mengatasi problem lingkungan (air minum dan banjir); untuk meredakan kemacetan; dan untuk mengurai problem sosial yang kian akut dan kronis.

Meikarta dan “Urban Sprawl” tanpa Kendali

Meikarta bersaing dengan proyek real-estate raksasa mutakhir yang akan membuat metropolitan Jakarta kian gemuk. Sebut saja, reklamasi Teluk Jakarta dan Pantai Indah Kapuk yang diperkirakan akan menyedot 2-3 juta penghuni baru.

Proyek-proyek itu akan menambah beban lingkungan alam dan sosial metropolitan Jakarta, salah satu megacities terbesar di dunia.

Nawacita Jokowi: Cita-cita Utopia

Oleh: Natalius Pigai

Membangun Indonesia dari pinggiran. Begitulah salah satu butir cita-cita NAWACITA Presiden Joko Widodo 2014-2019. Adalah cita-cita yang enak didengar bagi kami orang-orang perdesaan seantero nusantara dari Merauke hingga Sabang dan dari Miangas ke Pulau Rote/Sabu. 

Cara pandang yang seakan-akan mau metamorfosis pembangunan nasional yang selama ini berpusat di kota-kota sebagai pusat pelayanan (services centre) juga kawasan industri sebagai pusat pertumbuhan (growth centre). Memang butir cita ini mau mengobati bulir-bulir yang mendalam karena tingginya disparitas pembangunan, sosial dan ekonomi, disparitas antara Timur dan Barat Indonesia, disparitas antara desa dan kota.

Di masa lalu, orang desa adalah korban dari para ekonom yang mendapat julukan mafia Barkleys yang merancang bangun negara dengan sistem kapitalis menciptakan kelompok oligarki taipan-taipan Hoakiau, juga berpaham liberal memberangus cara pandang bumi putra yang berpedoman pada nilai-nilai lokal (local values). Akibatnya kaum bumi putera tidak mempunyai kemampuan untuk bersaing dalam dunia bisnis, juga tidak mampu memasuki dunia kerja yang membutuhkan standar kompetensi dan sertifikasi. Kemampuan pengetahuan (knowledge), ketrampilan (skills) juga perilaku dunia kerja (attitute) masih jauh lebih rendah dari negara-negara lain.

Surat Terbuka Untuk Para Romo & Suster di Sekolah-Sekolah se-Indonesia

Romo dan Suster yang saya hormati,

Saya F.X. Kadiaman, seorang Katholik sejak lahir. Saya taat akan ajaran yang diajarkan oleh agama saya dan saya cinta NKRI.

Saya mohon untuk para romo dan suster di sekolah sekolah untuk tidak memaksakan ego kalian, tidak memaksakan kepentingan segelintir orang.

Saya mohon jangan rusak anak-anak kami dengan dongeng yang menyesatkan, kalau kalian cinta dengan agama kita dan NKRI ini mohon jangan memaksakan ego dan kepentingan segelintir orang kepada anak-anak kami.

Saya terkaget ketika malam hari sepulang kerja, anak perempuan saya yang duduk di bangku SMP mengajak saya untuk mendoakan Ahok agar Ahok terlepas dari jeratan hukum, "Papi ayo doakan Pak Ahok anak Tuhan yang sedang di mendapat cobaan iblis".

Sontak, saya bertanya, "Siapa yang mengajarkanmu. Nak"? 

Anak saya menjawab. "Hari ini di sekolah suster mengajak kita semua mendoakan Pak Ahok agar terlepas dari cobaan Iblis".

Anak-anak kami tidak tahu apa itu politik. Mengapa kalian melibatkan anak sekolah untuk urusan Ahok? Apa mereka kenal dengan Ahok? Ya mungkin mereka tau Ahok dari media yang ada. Siapa yang tidak tahu kalau media sekarang tidak netral alias sudah menjadi suatu partisan seorang yang maju dalam ajang politik.

Tapi apakah Ahok Anak Tuhan seperti yang kalian ceritakan??

Apakah Anak Tuhan berbicara kotor di publik?

Apakah Anak Tuhan menindas kaum yang lemah dan berpihak kepada kartel?

Apakah Anak Tuhan Korupsi?

Ketika seorang katholik tidak mendukung Ahok apakah itu berarti dia melanggar ajaran Tuhan?

Saya tidak mau terjebak dengan logika bodoh yang disampaikan beberapa pemimpin agama kalau ahok anak tuhan dsbnya.

Para romo dan suster yang sangat saya hormati,

ini bukan urusan agama ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan agama ataupun Ras!!! Ini masalah 1 orang bernama Ahok yang menistakan agama lain dan 1 orang manusia biasa ini juga memiliki tabiat yang buruk. Maka jangan bodohi anak-anak kami dengan menyebut dia anak Tuhan.

Coba kalian renungkan kasus-kasusnya:

- indikasi korupsi pengadaan busway

- reklamasi

- sumber waras

- penggusuran bukit duri.

Sebagai pengayom harusnya kalian tidak mengajarkan hal-hal kebohongan kepada para gembala-gembala Tuhan.

Semakin kalian memaksakan ego kalian dan kepentingan segelintir orang, maka kebhinekaan yang kita banggakan semakin jauh, karena apa? Karena akan semakin terlihat bahwa kita hanya ingin golongan kita saja yang paling benar.

Hormatilah keputusan Hakim, kalau kalian tidak puas dengan keputusan Hakim, ya itu realitas di Negara kita ini. Tapi pertanyaanya kemana kalian kalau merasa Hukum di Negara ini sudah tidak adil??? 

Apakah hanya karena Ahok divonis 2 tahun penjara, lalu kalian bilang Hukum sudah mati??

Mengapa saat seorang Nenek divonis penjara karena mengambil kayu dan seorang Kakek tua divonis karena menanam singkong kalian diam? 

Apa kalian hanya berpihak kepada kelompok tertentu?

Sekali lagi, saya mohon... anak kami sedang menimba ilmu di sekolah, bukan sedang mendengarkan dongeng. Tolong jaga masa depan anak-anak kami. Biarkan mereka tumbuh kembang dengan kejujuran. 

Mari kita jaga simpul kebhinekaan kita. NKRI harga mati. Semoga Tuhan memberkati kita semua.

Salam,

F.X. Kadiaman

Benda, 10 Mei 2017

Catatan: Reklamasi Teluk Jakarta dari Cina Untuk Cina. “Sebuah Ambisi Kolonisasi Cina”

Melihat ngototnya Ahok, Gubernur DKI, untuk tetap mempertahankan izinnya untuk memberikan keleluasaan pengembang untuk membangun 17 pulau di Utara Jakarta wajib dicurigai sebagai punya niat dan maksud tertentu. Tak mungkin ada niat-niat bisnis semata, dengan berkolusinya penguasa dan pengusaha meski menabrak hukum dan aturan dan abai dan cuek terhadap pendapat pakar dan publik.

Dan sepertinya, Presiden Jokowi, yang teman dekatnya Ahok seolah tidak peduli dengan suara-suara protes dan pelanggaran yang dilakukan oleh Gubernur DKI dalam proses Reklamasi ini. Terbukti sampai detik ini tidak ada suara istana soal ini. Ini perlu dicatat oleh publik.