Lion AIr, Milik Siapa?

Lion Air PK-LKS saat tergelincir di Bandara Ngurah Rai Bali, 15 April 2013 | Ilustrasi (Sumber Foto: via businessinsider.com.au)

Oleh Derek Manangka | Jurnalis Senior

Kalau benar perusahaan penerbangan Lion Air bukan milik pengusaha Indonesia Rusdi Kirana, melainkan kepunyaan pengusaha Singapura, maka fakta ini merupakan sebuah persoalan besar dan pelanggaran serius. Menyatu di dalamnya pelanggaran etika, baik dari segi bisnis maupun dari sudut kejujuran.

Oleh sebab itu, untuk tidak terlanjur menimbulkan spekulasi dan tanda tanya, harus ada klarifikasi atau kejelasan dari berbagai pihak.

Yang patut memberikan klarifikasi adalah Kementerian Perhubungan RI dan Rusdi Kirana sebagai pihak yang mengaku selaku pemilik dan tentu yang terakhir pengusaha atau pihak Singapura yang dicurigai bersembunyi di ruang kebohongan.

Klarifikasi ini penting oleh karena beberapa hal. Seperti berhasilnya Lion Air menguasai bandara militer Halim Perdana Kusumah, telah menimbulkan kecurigaan publik terhadap institusi TNI AU.

Lembaga negara yang merupakan salah satu pilar dan sayap penjaga kedaulatan udara Indonesia, diakali oleh para pakar pebinis. Dan TNI AU yang para pemimpin atau pimpinannya bukanlah ahli dagang dan bisinis, berhasil diperdaya oleh Lion Air. Namun yang disorot dan dikritisi sekarang adalah lembaga negara itu sendiri. Pimpnan lembaga TNI AU ini mungkin sebentar lagi akan dimintai pertanggung jawabannya.

Jika benar Lion Air milik pengusaha Singapura ataupun pemerintah Singapura, maka keberhasilannya menguasai bandara militer Indonesia, dapat dikategorikan sebagai sebuah kegiatan infiltrasi dan sabotase. Dua kegiatan ini merupakan pelanggaran kedaulatan atas teritori Indonesia.

Tindakan ini melebihi bahkan lebih jahat dari apa yang dilakukan dua marinir Indonesia Usman dan Harun di tahun 1965. Mereka sebagai pasukan katak, menyusup ke Pulau Singapura untuk melakukan aksi sabotase. Tapi tindakan sabotase itu merupakan bagian dari perang antar dua negara yang sedang bereskalasi - sebagai akibat dan imbas dari Konfrontasi Indonesia-Malaysia.

Usman dan Harun akhirnya dihukum mati oleh pemerintah Singapura di tiang gantungan.

Sekaligus diklarifikasi tentang kesan bahwa Lion Air kurang responsif atau lalai dalam bertanggung jawab terhadap keluhan sejumlah penumpang. Keluhan itu banyak terletak pada kelambatan jam pemberangkatan maupun kedatangan.

Tidak tepatnya waktu pemberangkatan sebuah penerbangan, tak boleh dilihat hanya dari sisi keterlambatan saja. Tapi harus menyatu di dalamnya soal jaminan keselamatan penumpang. Sebab bisa saja penumpang yang terkatung-katung di ruang tunggu, tidak terselamatkan nyawanya. Seperti meninggal dunia di tempat sebagai akibat dari stress, menunggu dan kelelahan atau tidak mengkonsumsi makanan yang cocok.

Klarifikasi ataupun pemeriksaan terhadap Rusdi Kirana selaku sosok yang mengaku sebagai pemilik Lion Air, semakin mendesak untuk mencegah rumor yang sudah lama beredar.

Bahwa Rusdi Kirana yang sebelumnya hanya menangani bisnis Travel Agent, tidak mungkin secara tiba-tiba punya kemampuan membeli 461 unit pesawat dari Boeing dan Airbus. Terutama, karena selama ini belum pernah terjadi seorang pengusaha biro jasa perjalanan kelas menengah, tiba-tiba membelanjakan miliaran dolar untuk pengadaan armada penerbangan.

Walaupun membeli itu merupakan hak asasi manusia-nya Rusdi Kirana, tapi adalah wajib bagi pihak perbankan atau otoritas keuangan curiga dan memeriksa seorang yang tiba-tiba menjadi kaya raya secara mendadak.

Kecurigaan itu perlu, dalam rangka pencegahan kegiatan pencucian uang (money laundry).

Pemeriksaan terhadap Rusdi Kirana juga diperlukan untuk menjaga nama baiknya. Sebab status sosialnya sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), tak boleh punya cacat. Lembaga terhormat yang hanya terdiri atas 9 orang itu, harus dijaga kehormatan dan reputasinya. 

Seorang anggota penasihat presiden, sudah sepantasnya diberi perlindungan dari berbagai tudingan dan rumor.

Semoga saja Lion Air bukan milik pengusaha apalagi pemerintah Singapura. Artinya tidak ada dusta atau kebohongan antara Singapura dan Indonesia.

Namun jika benar Lion Air merupakan milik warga negara tetangga itu, berarti pihak perusahaan penerbangan ini telah melakukan penghindaran pajak (tax avoiding). Penghindaran pajak merupakan tindakan kriminal.

Untuk sementara kita tetap berfikir dan bersikap positif, bahwa Rusdi Kirana dan Lion Air-nya, tidak melakukan kegiatan yang bersifat "henky-penky".

Namun klarifikasi atas status Lion Air, harus segera diperjelas. Otoritas yang mengatur bisnis penerbangan jangan meremeh-temehkan persoalan Lion Air.

Sebab selain hal-hal yang disampaikan di atas, kita selalu dihantui oleh adanya berbagai persoalan psikologis dalam hubungan bilateral Indonesia-Singapura.

Misalnya dalam berbagai bisnis Singapura selalu bersikap protektif. Tetapi kepada Indonesia, Singapura selalu meminta keterbukaan.

Di dunia perbankan misalnya, sebagaimana dikeluhkan oleh bankir pemerintah, sangat sulit bagi bank-bank BUMN kita mendapatkan izin operasi di negara tetangga tersebut.

Dalam hal ini, Singapura tidak mau memberlakukan hububngan yang bersifat "reciprocal".

Dalam bisnis penerbangan, Singapura lebih banyak "memperoleh" ketimbang "memberi".

Ini dibuktikan oleh beroperasinya perusahaan penerbangan "Silk Air" di berbagai kota provinsi di Indonesia. Induk perusahaannya sendiri "Singapore Airlines" juga melayani sejumlah rute gemuk di 5 kota utama Indonesia: Jakarta, Denpasar, Surabaya, Bandung dan Medan.

Dan hal ini pula yang memunculkan kecurigaan. Jangan-jangan Singapura sengaja menciptakan "Penerbangan Singa" (Lion Air) agar negara tetangga itu bisa menguasai seluruh jalur domestik Indonesia yang selama ini masih dikuasai oleh Garuda.

Maka dilahirkanlah Lion Air yang gambar logonya mengingatkan patung singa yang terkenal memuncratkan air dari mulutnya.

______________________

Artikel telah disunting terbatas hanya pada tanda baca, kesalahan ketik dan beberapa kalimat untuk hemat kata.

Artikel asli: RMOL | Perjelas Status Kepemilikan Lion Air