Rabu, 22 Juni 2011

Negara Diatur Komplotan Bandit Politik


Bandit Politik. Tokoh Ciganjur, Pengusaha dan Pelanggar HAM


PADA Pemilu 2009 lalu, pasangan capres/cawapres Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto enggan menandatangani hasil pemilihan presiden/wapres (Pilpres). Pasalnya, ada dugaan kecurangan penghitungan dan pemungutan suara pada Pilpres. Bahkan, bahan-bahan kejadian kecurangan Pilpres yang dikumpulkan PDI-P saat itu, sudah diserahkan Prof Gayus Lumbuun SH ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Meski jelas-jelas bukti-bukti adanya pelanggaran berat kecurangan pemilu/pilpres sudah diserahkan ke MK, namun lembaga pimpinan Mahfud MD akhinrya tetap saja mensahkan hail Pilpres?
Ada apa sebenarnya? Kabarnya, ada kejanggalan dalam putusan MK saat pengesahan hasil Pilpres 2009?

Tokoh senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) AP Batubara, memberi ‘kesaksian’ mengejutkan terkait praktik dugaan kecurangan Pemilu/Pilpres 2009 lalu itu. “Menjelang pengumuman hasil Pilpres 2009 waktu itu, mulanya Saya dengar akan ada keputusan MK bahwa Pilpres tidak sah. Hasil penghitungan suara Pilpres dibatalkan,” kisah AP, panggilan AP Batubara seperti diungkapkan kepada jakartapress.com.

Kejanggalan yang dimaksud, adalah salah satu poin dalam konsideran putusan MK menyatakan ada kecurangan dalam Pilpres 2009. “Sehingga. kalau akhirnya diputuskan ‘paksa’ bahwa Pilpres 2009 sah, itu tidak nyambung dengan konsiderannya,” ungkap Anggota Dewan Pertimbangan Pusat (Deperpu) PDIP ini.

Kenapa sampai terjadi ‘pemaksaan’ hasil Pilpres sah waktu itu? Apa mencurigai ada dugaan campur tangan pihak Amerika Serikat (AS) terhadap Pilpres dalam negeri kita untuk memenangkan capres tertentu. “Saya curiga saat itu, sebelum hasil keputusan MK diumumkan esok hari, malamnya
Dubes AS ketemu dengan Presiden SBY dan Ketua MK Mahfud MD di Cikeas. Langsung paginya, MK putuskan Pilpres hasilnya sah,” duga AP.

Penasihat politik Megawati Soekarnoputri ini pun menganalisa, keputusan MK itu baru nyambung dengan konsideran kalau hasil Pilpres justeru dinyatakan tidak sah, yakni harus dilakukan Pilpres ulang. “Tapi anehnya kok disebut Pilpres sah setelah
Dubes AS ke Cikeas. Sebab, berdasar konsideran, Pilpres harus diulang,” kenangnya.

Kalau publik ada yang menyangsikan adanya dugaan kecurangan dalam Pilpres lalu, diminta membaca lagi konsideran dalam putusan MK tentang Pilpres 2009 dan membawanya ke ahli hokum. “Baca konsideran dalam putusan yang dikeluarkan MK, kalau diputuskan Pilpres sah, maka itu gak nyambung!” seru sesepuh PDIP ini.

Makanya, menurut AP, Megawati dulu bilang ‘saya tidak kalah, tapi dikalahkan’. Mega pun sadar kalau ‘borok’ kecurangan Pilpres 2009 itu terungkap dan ketahuan publik, maka hancurlah negara ini. Jadinya, Mega memegang erat rahasia kecurangan Pilpres tersebut, hingga kini. “Ini karena Mega terlalu besar kecintaannya terhadap bangsa ini, meski dirinya dirugikan,” papar ketua umum Yayasan Proklamasi 17 Agustus 1945 ini.

Sikap jiwa besar Mega ini diangapnya meniru bapaknya, Presiden Soekarno yang tidak reaksi keras saat tahu akan dikudeta Soeharto yang menjadi Pangkostrad saat itu. “Sama dengan Bung Karno dulu sebenarnya bisa bilang langsung, tangkap Soeharto!  Apalagi seluruh Pangdam masih setia dengan Bungkar Karno, seperti Pangdam Siliwangi Ibrahim Adjie, Pangdam Sriwijaya Makmun Murod, Pangdam Bukit Barisan, Pangdam Diponegoro, Pangdam Brawijaya dan lainnya mendukung Bung Karno,” ungkap AP.

“Cuma Soeharto yang bergerak melalui Kostrad mau merebut kekuasaan dari Bung Karno. Jadi, Soeharto itu licik. Mula-mula dia datangi Nasution yang menjabat Menko Polkam saat itu. Nasution pun menolak maksud Soeharto. Jadi, SBY juga belajar dari gayanya Soeharto minus Opsus,” bebernya pula.

AP pun menilai, Bung Karno sebagai pemimpin dengan hati yang jujur dan bersih, saat itu memberikan Surat Perintah 11 Maret kepada Soeharto untuk mengamankan keadaan, bukan untuk kudeta dirinya. Dengan harapan kalau situasi sudah aman, kewenangan dikembalikan kepada Bung Karno.

“Tapi, dasar Soeharto licik, malah kudeta Bung Karno. Super Semar tidak jelas di tangan Soeharto. Akhirnya, Nasution dijadikan ketua MPRS. Ada ketua-ketua Badan Pekerja MPRS. Saya ketua Badan Pekerja MPRS bidang polkam dan hubungan luar negeri. Wakil saya itu Subhan,” cerita AP.

Dikisahkan, saat itu setiap hari MPRS kumpul rapat dan enam bulan sekali rapat khusus untuk mengevaluasi jalannya pemerintahan yang dipegang Soeharto. “Kemudian MPRS ketemu Soeharto untuk berikan penilaian. Ini keputusan rapat MPRS tetapi Soeharto terganggu serta merasa diawasi.  

Akibatnya, Soeharto tidak senang dengan Nasution. Karena merasa terganggu dengan kewenangan yang dipegangnya dari kudeta Bung Karno. Akhirnya, soeharto membubarkan MPRS. Nasution pun dicopot Soeharto. Sejak saat itulah negara dan idealisme bangsa ini rusak akibat tingkah Soeharto.”

Kerusakan mental dan idealisme bangsa pun belanjut hingga kini. Elit partai politik merampok uang melalui BUMN dan aset negara lainnya. Seperti Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin yang memanfaatkan kekuasaan. “Saya dengar Nazaruddin mendapat 300-an proyek yang nilainya triliunan. Dia dapat fee sekian persen untuk setiap proyek. Semua pimpro takut terhadap dia. Jadi, proyek belum selesai, sudah bayar Nazaruddin,” ungkap AP.

“Saya haqul yakin Nazaruddin kabur ke Singapura termasuk pemintaan SBY, atau sepengetahun SBY. Jika tidak, sekarang Presiden perintahkan saja cabut paspor Nazaruddin dan minta aparat untuk menangkapnya. Nazaruddin kabur sebelum dicekal itu tak mungkin SBY tidak tahu,” sambungnya.

Ia heran, SBY menyatakan perang melawan korupsi, tapi tidak bewibawa di mata PM Singapura. Yakni, SBY  tak mampu pulangkan Nazaruddin dari Singapura. “Diminta pulang Nazaruddin, SBY malah jawab itu bukan urusan dririnya, tapi urusan penegak hukum. Padahal, semestinya Presiden itu bertanggung jawab terhadap masalah apa pun di negara ini,” tutur AP.

“Jadi, apa yang keluar dari mulut SBY itu berbohong tapi tidak ketahuan. SBY itu sangat lihai, ahli dalam manfaatkan kebodohan rakyat untuk dikibuli. Pemerintahan SBY ini penuh mafia dan preman,” tambahnya pula

Pada sisi lain, AP menganggap Singapura terus menerus memanfaatkan dan menguras sumber daya alam dari Indonesia serta menampung uang koruptor yang lari dari Indonesia. “Singapura itu gak punya sumber daya alam, hanya punya lahan strategis, sehingga sumber penhasilannya dari situ. Separuh uang Singapura itu dari orang-orang Indonesia,” pungkasnya.

Singapura ditengarai juga penadah ilegal loging dan barang ‘haram’ dari Indonesia. Sementara oknum elit di negeri ini juga berkelakuan bandit. Jadi, klop negara kita gampang dibuat mainan oleh Singapura. “Negara kita sekarang diatur oleh komplotan bandit-bandit politik. Hal ini terjadi karena mereka tidak punya ideologi. Ideologinya bandit. Kalau Pancasilais, tak mungkin lakukan hal itu,” ungkap AP.

Akhirnya, AP mengkritik Sekretariat Gabungan (Setgab) Koalisi yang dibentuk Presiden SBY. “Dalam UUD 1945 itu tidak menyebutkan ada setgab koalisi, yang ada kabinet presidensil. Jadi, SBY membentuk Setgab itupelanggaran UUD. Ini akibat SBY tidak yakin menang perolehan suara pada pemilu lalu yang diduga curang, maka dia bentuk Setgab. Jadi, SBY itu jago tipu,” ujar mantan Ketua PDI DKI Jakarta ini.

0 komentar:

Poskan Komentar

Terima kasih telah berkunjung. Semoga bermanfaat!

Popular Posts