Amboy! Satu Pemilih Dijanjikan Rp 1.250.000

Jelang pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) 3 Agustus, 2010, berbagai praktik kecurangan meruyak ke permukaan. Praktiknya pun beragam. Mulai money politic (politik uang) hingga intimidasi terhadap pemilih untuk tidak memilih pasangan calon gubernur tertentu.

Intimidasi terhadap pemilih untuk tidak memilih pasangan calon kepala daerah tertentu, ditemukan di Kabupaten Bolaangmongondow. Warga dipaksa oleh kepala desa dan tim kampanye salah satu calon kepala daerah untuk tidak memilih calon lain.

"Ini temuan kami selama dua hari masa tenang. Money politic serta intimidasi terhadap pemilih semakin kuat mendekati hari H pelaksanaan Pemilukada Sulut pada 3 Agustus," ungkap Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Sulut, Anton Miharjo, Minggu (1/8/2010).

Kondisi itu, sebut dia, sangat tidak mendidik dan merusak sistem domokrasi. Apalagi, ada yang memanfaatkan struktur lembaga agama dan perangkat keagamaan untuk mempengaruhi warga dengan mengiming-imingi uang hingga Rp 1.250.000 dibagikan kepada para pemilih. "Ini kami temukan di Kelurahan Dua-Saudara dan Batu Putih Kota Bitung," urai Anton.

Temuan lainnya yaitu dugaan praktik politik uang di Kabupaten Minahasa dan Minahasa Tenggara. Sejumlah pemilih memperoleh uang sebesar Rp 200.000 agar memilih calon tertentu. "Semua temuan itu akan kita laporkan ke Panwaslu. Jelas ini sudah termasuk tindak pidana pemilu yang memungkinkan pasangan calon tersebut dianulir pencalonannya," pungkas Anton.

Panggil calon 

Tidak hanya di tingkat provinsi. Dugaan praktik politik uang dan pelanggaran lainnya juga terjadi di tingkat kabupaten dan kota. Panwaslukada Manado, misalnya, menemukan sejumlah dugaan politik uang, pemasangan alat peraga kampanye saat masa tenang yang dilakukan tiga pasangan calon walikota dan wakil walikota, HJP, dan YL.

"Berdasar laporan yang masuk,  HJP diduga melakukan bagi-bagi uang di daerah Kairagi, dan YL melakukan pemasangan alat peraga kampanye di masa tenang," kata Christian Pangkey, ketua Panwaslukada Manado kepada Tribun Manado.

Dikatakannya, panwaslukada telah menindaklanjuti laporan yang masuk dengan memanggil dan memeriksa pelapor, serta sejumlah saksi yang berada di tempat kejadian. Langkah berikutnya, pengumpulan alat bukti pendukung seperti rekaman gambar, suara dan lain sebagainya.

"Yang paling penting bukti gambar saat kejadian berlangsung, sebab tanpa bukti tersebut panwalukada tidak akan bisa berbuat lebih," ujar Christian seraya mengatakan pihaknya akan memanggil dan memeriksa kedua pasangan cawali-cawawali yang terkait dugaan pelanggaran tersebut.

Tanggapan HJP (Hanny Joost Pajouw)? Calon walikota Manado itu tegas membantah tudingan dirinya membagi-bagikan uang kepada warga di Kairagi Dua dan Sario. "Saya tak pernah melakukan money politic! " tandasnya.

Meski begitu dia mengakui pada Sabtu (31/7) lalu ada pimpinan  tim pemenangannya membagikan honor kepada sejumlah tim sukses. Menurut dia, itu bukanlah money politic karena itu mpemberian 'uang lelah' kepada tim pemenangannya.

"Mereka itu orang-orang dalam tim saya, dan mereka ada dalam data base tim secara resmi," jelas HJP.
 
Itu sebabnya dia mengaku merasa telah dizolimi dengan berbagai tuduhan yang dihembuskan kepadanya. Padahal, menurutnya masih ada kandidat-kandidat lain yang secara terang-terangan melakukan pelanggaran.

"Saya tidak pernah memberikan apapun kepada mereka yang bukan tim saya. Kalau mungkin ada pihak yang memberikan sesuatu atas nama saya bisa jadi itu inisiatif pendukung saya atau mereka yang ingin menjebak saya," cetusnya.

HJP juga menyesalkan sejumlah pihak menyebar fitnah lewat SMS dan kabar mulut ke mulut bahwa pasangannya, Anwar Panawar adalah anggota Front Pembela Islam (FPI). "Itu semua tidak benar! Ini usaha-usaha orang-orang yang tidak bertanggungjawab untuk merusak nama baik saya," pungkasnya.

Amboy! Satu Pemilih Dijanjikan Rp 1.250.000 - Tribunnews.com