DAFTAR KOMISARIS BUMN YANG TERLIBAT KAMPANYE PILPRES

Heri Sebayang

Tempat & Tanggal Lahir :
Medan, 17 Mei 1970

Jabatan :
Komisaris

Pendidikan :
1. Sarjana Hukum, Universitas Djanabadra, Yogyakarta

Pengalaman :
1. Konsultan Hukum CV. Lontar Nusaphala Yogyakarta tahun 1998 - 1999
2. Mitra Konsultasi Bupati Bantul Yogyakarta tahun 2000 - 2001
3. Konsultan Hukum pada Law Firm Widodo, Junaidi, Heroe, Sebayang, Harun tahun 2002
4. Staf khusus DR. Susilo B. Yudhoyono Pemilu Capres tahun 2004
5. Pendiri Konsultan Kantor Hukum H3I dan Rekan tahun 2005
6. Komisaris PT. Perkebunan Nusantara III (Persero)


Komisaris: Suhendra Ratu Prawiranegara, ST
Gelar Sarjana Teknik Sipil diraihnya dari Universitas Islam Indonesia pada tahun 2001. Latar belakang pendidikanya mengantarkannya untuk berprofesi sebagai konsultan. Sebelum diangkat sebagai Komisaris di PT. Kimia Farma Apotek tercatat sebagai Mitra Konsultan Sekretaria Menteri Negara Perencanaan Pembangunan

DEWAN KOMISARIS
Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: KEP-101/MBU/2006 tanggal 11 September 2006 dan surat Keputusan Nomor: KEP-187/MBU/2008 tanggal 24 September 2008, Susunan Dewan Komisaris PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) adalah:

Komisaris Utama
Drs. Akmaluddin Hasibuan, M.Sc.

Komisaris (Anggota) :
1. Prof. Dr. Ir. H. M. Saleh Ali, M.Sc
2. Dr. Ir. Hasanuddin Ibrahim, Sp.i
3. Harun Sulkam, S.H.
4. Prof. Dr. H. Ahmad Ansjori Mattjik
5. Ir. Razali Ishak

SP BUMN Dukung Netralitas Pemilu
Wahid Maruf

Sofyan Djalil
(inilah.com/ Bayu Suta)
INILAH.COM, Jakarta - Seluruh serikat pekerja 28 BUMN berkumpul di Kantor Menneg BUMN untuk menyatakan netralitas dalam pemilu 2009.
Dalam pengantarnya, Menneg BUMN Sofyan Djalil mengatakan BUMN dalam Pemilu 2009 harus tetap menyatakan kenetralannya.
"Kalau tidak maka BUMN sebagai aset negara akan menjadi rebutan," katanya seraya memperlihatkan iklan sebuah koran yang memuat pernyataan sikap bahwa SP BUMN mendukung Partai Gerindra dan Prabowo menjadi capres dalam Pemilu 2009.
Sofyan menyarankan kalau SP BUMN akan berpolitik praktis, dipersilakan untuk menjadi caleg dan meninggalkan jabatannya di BUMN.
"Kita sudah jelaskan kepada Panwaslu masalahnya dan saya mendukung untuk ditindak secara hukum karena telah melanggar UU BUMN," tegasnya.
Dalam acara tersebut, Menneg BUMN didampingi oleh Deputi Menneg BUMN seperti Parikesit Suprapto, Mahmudin Yasin, Mukhayat dan Sekmeneg Said Didu.
Dalam pernyataan tertulisnya, Federasi BUMN mengimbau tetap bekerja dengan tenang dan tidak terpengaruh pada klaim-klaim politik tertentu. "FSP BUMN tidak pernah melibatkan diri dalam politik praktis untuk mendukung kepada calon-calon presiden," kata Abdul Latif Algaff, Ketua Umum FSP BUMN. [cms]

SBY-Boed Terbanyak Langgar kampanye


Penulis: Fitriya Usman

INILAH.COM, Jakarta - Diantara 3 pasangan capres-cawapres, SBY-Boediono dianggap yang paling banyak melakukan pelanggaran selama kampanye pilpres. Hampir dari pejabat BUMN tergabung dalam tim kampanye nasional pasangan nomor urut dua tersebut.

"Kami temukan kebanyakan dugaan-dugaan pelanggaran itu dari tim SBY-Boediono. Yaitu ada pejabat BUMN yang masuk ke dalam tim kampanye nasional SBY-Boediono. Jumlahnya secara keseluruhan ada 16 tim kampanye," ujar anggota Bawaslu Wahidah Suaib di sela-sela Rakor dengan KPU, TNI, Polri, dan Depdagri, di Hotel Sahid, Jakarta, Rabu (17/6).

Ia mengatakan, dari 16 nama yang terdaftar sebagai tim kampanye nasional SBY-Boediono, sebanyak 9 nama tergabung dalam tim kampanye resmi yang didaftarkan ke KPU dan Bawaslu. Sedangkan sisanya sebanyak 7 nama tergabung dalam tim kampanye bayangan.

"Dan satu hal lagi yang kami tekankan di daftar nama tim kampanye nasional SBY-Boediono yaitu Deputi Menneg BUMN Muchayat dan juga dia ketua Barindo. Jadi ini kena dua kali dalam konteks BUMN dan PNS," jelas Wahidah.

Sedangkan untuk tim kampanye JK-Wiranto, tercatat sekitar lima nama pejabat BUMN. Semuanya terdaftar secara resmi oleh KPU dan Bawaslu. "Namun untuk Soemarsono, kami akan mengundang tim JK Win terlebih dahulu untuk mengklarifikasi apakah benar nama Soemarsono Komisaris Pertamina," terang Wahidah.

Tim kampanye JK Win itu ialah Komisaris Utama Telkom Tanri Abeng, sebagai dewan penasehat Tim Kampanye Nasional JK-Witanto. Dan, Komisaris PTPN XI Fadhil Hasan, (anggota Tim Kajian).

Selain itu, Komisaris Jamsostek Rexon Silaban, (Wakil Koordinator NGAL, pekerja/ tani/ nelayan Timkamnas JK Win), Komisaris Pelindo I Abdul Razak Manan, (Wakil Koordinator NGAL, pekerja/ tani/ nelayan Timkamnas JK Win), dan Komisaris Pertamina Soemarsono, (Dewan Pengarah Timkamnas JK-Wiranto).

Sementara untuk tim Mega-Prabowo, diakui Wahidah pihaknya masih melakukan penelusuran. Sedangkan Timkamnas SBY-Boediono yang resmi adalah Ketua Dewan Pengawas Peruri Achdari (Wakil Ketua Dewan Pakar Timkamnas SBY-Boed), Komut PPA Raden Pardede (anggota Koordinator Media).

Kemudian, ada Komisaris Independen Indosat Soeprapto (Koordinator Bingal, Saksi), Komut Karya Max Tamela (Koordinator Bingal, Saksi), Komisaris Wijaya Karya Dedi Prajito (Koordinator Bingal, Saksi).

Tidak hanya itu, Komisaris PT Kimia Farma Effendi Rangkuti (anggota korwil VI), Komisaria PT KAI Yahya Ombara (anggota Korwil IV), Komisaris Pertamina Umar Said (anggota dewan pakar), Ketua Dewan Pengawas Bulog Sulatin Umar (anggota dewan pakar).

Sedangkan tim bayangan ada Komisaris Angkasar Pura II Surapto Siswodiharjo (Ketua Gerakan Pro SBY), Komut Pertamina Sutanto (Wakil Ketua Gerakan Pro SBY), Komisaris PTPN III Mayjen Purn Sardan Marbun (Ketua Tim Romeo).

Lalu, ada Deputi Menneg BUMN sekaligus Komisaris Bank Mandiri Muchayat (Ketua Barindo), Komisaris PTPN VII Aam Sapulete (Ketua Jaringan nusantara), Komisaris PTPN III Harri Sebayang (anggota Jaringa Nusantara), Komisaris PT POS Andi Arief (anggota Jaringan Nusantara). [jib]